Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rp 450 Juta Masuk Kas Pemprov

C
Penulis: Choirurrozaq❯

SANANWETAN, Radar Blitar - Pendapatan dari pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan pada semester pertama tahun ini mencapai ratusan juta rupiah. Sayangnya, pendapatan tersebut harus disetor ke Pemprov Jatim. Sebab, belum ada payung hukum yang jelas agar bisa menambah pundi pendapatan di Bumi Penataran.


Informasi yang berhasil dihimpun, rata-rata ada 200 surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) yang diterbitkan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar setiap bulan. Surat ini penting sebagai jaminan bahwa ternak yang dikirim ke luar Blitar bebas penyakit.


Sebelum menerbitkan surat itu, petugas kesehatan memeriksa kondisi kesehatan hewan. Seperti pemeriksaan sampel darah dan lainnya. Usai diperiksa, pemilik hewan ternak harus membayar retribusi atau semacam jasa atas pelayanan tersebut.


Kasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Nanang Miftahudin membenarkan setiap bulan ada ratusan SKKH yang diterbitkan. Bahkan, pada momen tertentu jumlahnya bisa bertambah. Misalnya pada perayaan hari besar keagamaan. “Seperti sekarang kan momen Idul Adha. Jadi kadang ada lebih banyak SKKH yang keluar,” ujarnya.


Hingga pertengahan tahun ini, sedikitnya lebih dari 1.000 SKKH yang sudah dikeluarkan. Paling banyak SKKH untuk DOC. Persentasenya bisa mencapai 90 peren jika dibandingkan dengan penerbitan SKKH untuk ternak lain, seperti sapi kerbau, kambing, maupun babi.


Dari penerbitan dokumen tersebut, ada pendapatan yang diterima. Namun, itu tidak masuk ke kas daerah Kabupaten Blitar, tapi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. “Biasanya teman-teman setor lewat Bank Jatim,” katanya.


Pria ramah itu tidak merinci terkait nominal pendapatan dari SKKH tersebut. Dia memperkirakan sekitar Rp 450 juta. Semua lantas disetor ke provinsi. Sebab, belum ada regulasi yang mengatur pendapatan dari pos ini. Pihaknya pun hanya bisa pasrah. “Semua petugasnya kan dari kabupaten. Tapi ya gitu, tidak ada yang masuk ke kas daerah,” terangnya.


Dia menerima kabar, kini pemerintah daerah sedang membuat regulasi atau payung hukum agar pendapatan dari sektor peteternakan tersebut bisa menjadi salah satu penyumbang kas daerah. “Kabarnya begitu. Kini masih disiapkan drafnya,” imbuh Nanang. (*)


Advertisement
Advertisement
Editor : Choirurrozaq

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer