TULUNGAGUNG - Dalam rangka mengoptimalkan capaian pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mulai menyosialisasikan ketetapan PBB-P2 tahun 2022 pada Kamis (9/12) kemarin.
Sosialisasi yang diselenggarakan di Ballroom Crown Victoria Hotel itu, bahkan dibuka langsung oleh Bupati Tulungagung Maryoto Birowo. Turut hadir sebagai peserta, 19 camat, 19 kasi pemerintahan kecamatan, 56 perwakilan desa/kelurahan, perwakilan KPP Pratama, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lainnya.
Bupati Tulungagung Maryoto Birowo saat ditemui usai acara mengatakan, kegiatan sosialisasi itu bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang pelaksanaan PBB-P2 di Kabupaten Tulungagung tahun 2022 mendatang. Selain itu, juga memberikan pengertian bahwa PBB-P2 merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua wajib pajak. Karena itu, diperlukan dukungan dari para pemangku kebijakan untuk mengoptimalkan capaiannya. Baik di tingkat kecamatan maupun desa.
“Sosialisasi ini sekaligus mengingat kembali kewajiban wajib pajak. Terlebih, penerimaan pajak dari sektor ini nantinya juga akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan di masyarakat,” katanya.
Adapun target PBB-P2 tahun 2022 yang telah ditetapkan Rp 37,5 miliar dari sejumlah 659.875 wajib pajak. Menurut dia, target tersebut tidak mengalami kenaikan signifikan dengan target PBB-P2 tahun 2021. Namun demikian, ketetapan ini tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap tahun depan (2022,Red) realisasi juga bagus seperti tahun ini. Yang mana, dari target Rp 35 miliar (M) telah tercapai sekitar Rp 37 M,” tandasnya.
Di tempat berbeda, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung, Endah Inawati mengatakan, sosialisasi ini tak hanya penyampaian pelaksanaan PBB-P2 di tahun 2022, tapi juga memberikan informasi proses penetapan PBB-P2 di Kabupaten Tulungagung yang mengacu pada dasar pelaksanaan yaitu UndangUndang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, dan Perbup Nomor 73 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Tulungagung.
“Dalam sosialisasi ini, kami juga menginformasikan bentuk pelayanan PBB-P2 dan BPHTB, inovasi pelayanan pajak daerah terkait e-PBB, dan e-BPHTB,” tuturnya. Dia menyebut target PBB-P2 tahun 2022 mencapai Rp 37 M dan optimistis dapat mencapainya. Mengingat realisasi PBB-P2 tahun 2021 ini cukup tinggi, bahkan melebihi target yang ditetapkan.
Meski sempat terjadi polemik karena adanya kenaikan tarif PBB-P2 akibat penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP). Yakni tercapai Rp 37 M dari target Rp 35 M. “Tercapainya PBB-P2 ini tak lepas dari dukungan seluruh pihak, termasuk camat dan kepala desa setempat. Kami (Bapenda, Red) sangat optimistis dapat mencapai target di tahun depan,” tandasnya. (lil/c1/din/dfs)
