Single Salary System ASN Diusulkan, Gaji dan Tunjangan Bakal Jadi Satu?

TULUNGAGUNG - Single salary system ASN kembali menjadi sorotan setelah gagasan penyatuan gaji pokok dan tunjangan didorong untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara. Sistem ini dinilai dapat membuat pendapatan ASN lebih stabil hingga memasuki masa pensiun.
Wacana single salary system ASN muncul dalam pembahasan mengenai standarisasi kesejahteraan aparatur. Saat ini, penghasilan ASN terdiri atas gaji pokok serta berbagai tunjangan yang melekat pada jabatan dan tugas masing-masing.
Konsep single salary system ASN dinilai penting karena perbedaan antara penghasilan saat aktif bekerja dan ketika pensiun dapat cukup besar. Kondisi tersebut disebut membuat sebagian ASN khawatir menghadapi masa pensiun.
Baca Juga: TPG 100 Persen 2026: Rapel Triwulan 1 Siap Cair, Bagaimana Nasib Tunjangan April?
Sistem Gaji Tunggal untuk Kesejahteraan ASN
Dalam pembahasan tersebut, PKN menyatakan terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ASN melalui sistem penggajian yang lebih terstandar. Salah satu gagasan yang didorong adalah single salary system atau sistem gaji tunggal.
Dalam skema saat ini, ASN menerima gaji pokok yang kemudian ditambah berbagai tunjangan. Ketika memasuki masa pensiun, komponen penghasilan yang diterima dapat mengalami penurunan signifikan.
Karena itu, sistem penggajian tunggal diharapkan dapat memberikan kepastian pendapatan yang lebih baik. Kesejahteraan ASN juga dinilai berhubungan dengan kinerja dan fokus aparatur dalam menjalankan tugas.
ASN yang sejahtera diharapkan dapat bekerja lebih fokus serta tidak terlalu mengejar jabatan struktural demi mendapatkan penghasilan lebih besar. Jabatan fungsional pun diharapkan semakin diminati sebagai jalur pengembangan karier.
Pemerintah Pusat Bisa Bantu Daerah
Pembahasan kesejahteraan ASN juga dikaitkan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Jika suatu kabupaten, kota, atau provinsi tidak memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, pemerintah pusat dinilai perlu ikut memberikan dukungan.
Persoalan tersebut menjadi penting karena standar kesejahteraan ASN tidak hanya berkaitan dengan kebijakan kepegawaian, tetapi juga kemampuan anggaran masing-masing daerah.
Selain sistem penggajian, pembahasan juga menyinggung kebutuhan tenaga profesional tertentu melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).



