Menakar Syarat Bantuan Subsidi Upah 2026: Mengacu Pada Permenaker Nomor 5 Tahun 2025?
JAKARTA – Pengumuman resmi penyaluran program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk periode Oktober hingga Desember 2026 dengan total dana Rp900.000 langsung memicu gelombang antusiasme tinggi di kalangan tenaga kerja. Pasca pengumuman alokasi anggaran oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, fokus para pekerja kini tertuju pada kriteria dan persyaratan yang ditetapkan untuk bisa mendaftar atau terdaftar sebagai penerima.
Hingga saat ini, pemerintah memang belum menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terbaru yang secara khusus mengatur juknis penyaluran BSU tahun 2026. Namun, untuk memberikan proyeksi dan gambaran awal bagi masyarakat, calon penerima dapat membedah referensi regulasi dari pelaksanaan tahun sebelumnya.
Pemahaman mengenai acuan kriteria Bantuan Subsidi Upah sangat penting agar para pekerja dapat melakukan inventarisasi mandiri terkait kelengkapan administrasi kepesertaan mereka.
Baca Juga: Pelatih Baru Timnas Indonesia Belum Dipilih, PSSI Ungkap Target dan Prosesnya
Kriteria Umum BSU Berdasarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2025
Jika merujuk pada ketentuan pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang BSU tahun lalu, terdapat sejumlah persyaratan umum yang dipatok oleh pemerintah. Persyaratan tersebut meliputi kewarganegaraan Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta status keaktifan sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, pada regulasi tahun lalu, pemerintah menetapkan batas maksimal gaji atau upah per bulan yang diterima pekerja, yakni di bawah ambang batas tertentu (seperti maksimal Rp3,5 juta atau sesuai dengan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota). Syarat lainnya adalah pekerja bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.
Persyaratan tersebut juga memprioritaskan pekerja di sektor-sektor industri yang terdampak gejolak ekonomi serta belum menerima program bantuan sosial lain dari pemerintah pusat seperti Kartu Prakerja atau Program Keluarga Harapan (PKH).
Pentingnya Memahami Bahwa Syarat 2025 Hanya Gambaran Awal
Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan kepada seluruh kalangan buruh dan serikat pekerja untuk bersikap cermat. Perlu dicatat secara garis bawah bahwa seluruh persyaratan dari Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 tersebut hanya berfungsi sebagai gambaran acuan awal dan belum dapat dipastikan menjadi tolok ukur mutlak untuk BSU tahun 2026.
Ada kemungkinan pemerintah melakukan penyesuaian batas maksimal gaji atau prioritas sektor penerima pada Peraturan Menteri terbaru yang sedang difinalisasi. Penyesuaian ini disesuaikan dengan kondisi laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi terkini pada kuartal IV tahun 2026.
