TPG dan THR 100% Guru: Ini Fakta Aturan, Pencairan, dan Kendala Daerah
Informasi pencairan TPG April 2026 dan tambahan THR sebesar satu bulan TPG kembali menjadi perhatian guru ASN dan non-ASN. Sebuah tayangan bedah dokumen membahas pencairan TPG pada akhir April, aturan THR berdasarkan dokumen Kementerian Keuangan, hingga keluhan guru mengenai keterlambatan pembayaran di daerah.
Namun, ada beberapa hal yang perlu diluruskan agar guru tidak salah memahami informasi. Terbitnya SKTP, dimulainya proses penyaluran, dan masuknya dana ke rekening merupakan tahapan berbeda. Begitu pula ketentuan tambahan TPG dalam THR tidak otomatis berarti seluruh guru ASN menerima pembayaran dengan mekanisme dan waktu yang sama.
Pencairan TPG April 2026 Berlangsung Bertahap
Dalam tayangan tersebut disebutkan bahwa penyaluran TPG guru non-ASN mulai berlangsung pada 24 April 2026 melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik). Sementara itu, pencairan untuk guru ASN disebut mulai bergerak pada 29 April 2026 pukul 16.30 WIB melalui jalur Kementerian Keuangan.
Sebagian guru juga dilaporkan telah menerima dana setelah SKTP terbit pada pertengahan April. Meski demikian, tanggal tersebut tidak dapat dijadikan patokan bahwa seluruh guru akan menerima tunjangan secara bersamaan.
Puslapdik sebelumnya telah mengumumkan bahwa mulai 2026, TPG dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) bagi guru non-ASN disalurkan setiap bulan, bukan lagi setiap tiga bulan. Berdasarkan mekanisme yang diumumkan, pembaruan data dilakukan paling lambat tanggal 10, sinkronisasi dan verifikasi hingga tanggal 13, kemudian penerbitan SKTP paling lambat tanggal 15. Pengolahan data pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 20, sedangkan penyaluran dilakukan setelah tanggal tersebut.
Karena itu, guru perlu memeriksa status Info GTK dan rekening masing-masing. SKTP yang sudah terbit belum tentu berarti dana langsung masuk pada hari yang sama.
Aturan THR 2026, Guru Bisa Mendapat Tambahan Satu Bulan TPG
Pembahasan berikutnya berkaitan dengan Nota Dinas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-71/PB/2026 tertanggal 4 Maret 2026. Dokumen tersebut menjadi salah satu petunjuk teknis pembayaran THR ASN yang bersumber dari APBN.
Dalam ketentuan yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN serta tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan tunjangan profesi sebesar satu bulan sebagai bagian dari komponen THR.
Artinya, tambahan satu bulan TPG memang memiliki dasar kebijakan untuk kelompok penerima yang memenuhi persyaratan. Namun, perlu diperhatikan bahwa ketentuan tersebut tidak berarti seluruh guru ASN tanpa pengecualian otomatis memperoleh tambahan yang sama.
Untuk guru ASN daerah, ketentuan pemberian THR juga perlu dibaca berdasarkan aturan tersendiri, termasuk PP Nomor 9 Tahun 2026. Guru daerah yang tidak menerima tambahan penghasilan dapat diberikan THR paling banyak sebesar satu bulan TPG dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
