Tidak Terdaftar sebagai Penerima Bansos? Ini Cara Mengajukan Usulan dan Memperbaiki Data

JAKARTA – Masyarakat yang belum menemukan namanya dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos) dapat melakukan pemeriksaan ulang dan mengajukan pembaruan data melalui saluran resmi pemerintah. Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan mekanisme pengusulan dan sanggahan agar informasi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat diperiksa apabila dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Langkah pertama yang perlu dilakukan warga adalah mengecek status melalui situs resmi Cek Bansos di alamat https://cekbansos.kemensos.go.id/. Pengecekan dilakukan dengan memasukkan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP, mengisi kode verifikasi, kemudian menekan tombol pencarian data.
Apabila nama atau informasi bantuan tidak ditemukan, masyarakat sebaiknya memastikan kembali bahwa NIK telah dimasukkan dengan benar. Jika hasil pencarian tetap tidak sesuai, warga dapat meminta pemeriksaan lebih lanjut melalui pemerintah desa atau kelurahan maupun Dinas Sosial kabupaten atau kota sesuai domisili.
Selain mendatangi kantor pemerintahan setempat, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi Cek Bansos resmi Kemensos. Aplikasi tersebut menyediakan fitur Usul dan Sanggah yang dapat digunakan untuk menyampaikan pengajuan maupun melaporkan informasi yang dinilai tidak tepat.
Fitur Usul dapat dimanfaatkan masyarakat yang merasa memenuhi kriteria tetapi belum tercatat sebagai penerima bantuan. Sementara itu, fitur Sanggah digunakan untuk menyampaikan keberatan atau koreksi terhadap data penerima yang dianggap tidak sesuai. Pengguna perlu mengikuti proses pendaftaran akun dan melengkapi informasi sesuai petunjuk aplikasi.
Dalam pengajuan, masyarakat harus memberikan informasi yang benar dan sesuai keadaan sebenarnya. Dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) dapat disiapkan untuk membantu proses pemeriksaan identitas. Jika diminta, pemohon juga perlu melengkapi informasi pendukung sesuai persyaratan pada kanal pengajuan.
Warga yang memilih datang ke kantor desa atau kelurahan sebaiknya menjelaskan bagian data yang dianggap keliru. Misalnya, terdapat perubahan kondisi keluarga, pekerjaan, tempat tinggal, atau jumlah anggota keluarga yang belum tercatat. Petugas setempat dapat memberikan arahan mengenai mekanisme pembaruan data yang berlaku.
Masyarakat perlu memahami bahwa pengajuan usulan bukan jaminan langsung memperoleh bantuan. Data yang masuk harus melalui proses verifikasi dan validasi sebelum dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan penerima. Karena itu, warga sebaiknya memantau perkembangan pengajuan dan mengikuti arahan petugas terkait.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses tersebut adalah desil kesejahteraan. DTSEN membagi keluarga ke dalam 10 kelompok berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Berdasarkan keterangan pada situs Cek Bansos, keluarga desil 1 sampai 4 dapat diusulkan sebagai sasaran PKH dan Program Sembako, sedangkan desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK.
Apabila posisi desil dinilai tidak mencerminkan kondisi keluarga, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui desa atau kelurahan, Dinas Sosial, maupun aplikasi Cek Bansos. Hasil penghitungan ulang tetap mengikuti mekanisme pemutakhiran data yang dilakukan pemerintah.
Di tengah meningkatnya kebutuhan informasi bansos, masyarakat juga perlu waspada terhadap penipuan. Hindari tautan pendaftaran yang tidak jelas, terutama jika meminta pembayaran, kata sandi, kode OTP, atau data perbankan. Jangan percaya kepada pihak yang menjanjikan bantuan pasti cair setelah warga mentransfer sejumlah uang.
Pastikan setiap pengecekan dan pengajuan dilakukan melalui situs atau aplikasi resmi pemerintah. Jika mengalami kesulitan, masyarakat dapat meminta pendampingan kepada perangkat desa atau petugas Dinas Sosial.
Melalui pemeriksaan dan pembaruan data secara benar, masyarakat dapat membantu pemerintah memperoleh informasi sosial ekonomi yang lebih sesuai dengan keadaan di lapangan. Namun, keputusan mengenai penerima bantuan tetap ditentukan berdasarkan kriteria program dan hasil verifikasi yang berlaku.



