Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kanit PPA Polres Blitar ketika Menangani Kasus Asusila

C
Penulis: Choirurrozaq❯
kanit-ppa-polres-blitar-ketika-menangani-kasus-asusila
kanit-ppa-polres-blitar-ketika-menangani-kasus-asusila

Berjibaku dengan berkas laporan tindak pidana hampir setiap hari dilakoni Ipda Linartiwi. Tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak menjadi fokusnya. Tentunya tidak mudah menangani perkara yang melibatkan anak-anak tersebut.


MOCHAMMAD SUBCHAN ABDULLAH, Talun, Radar Blitar


Ruang unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) di lantai dua itu menjadi tempat kerjanya. Ruang yang berada di dalam bagian dari Satreskrim Polres Blitar. Sudah sekitar dua tahun ini, Ipda Linartiwi ditugaskan di unit khusus menangani kasus perempuan dan anak ini.


Dia menjabat sebagai kanit PPA. Sebelumnya, perwira berpangkat satu balok ini bertugas di satuan pembinaan masyarakat (binmas). Kini berkutat di dunia reserse khususnya di unit PPA. "Saya bergabung di unit PPA itu sejak September 2019 lalu. Alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya untuk bertugas di bagian reserse," terangnya kepada Koran ini kemarin (28/4).


Suasana bekerja di bagian binmas dan reserse tentu sangat berbeda. Linar, sapaan akrabnya, merasakan perbedaan mencolok. "Sebenarnya tidak jauh berbeda juga. Namun, selama saya bertugas di reserse ini, unsur kekeluargaannya begitu hangat. Setiap unit saling mendukung dan bekerja sama," aku polwan berjilbab ini.


Bertugas di unit PPA tentu ada tantangan tersendiri. Salah satunya ketika menghadapi sebuah perkara yang melibatkan anak-anak. Entah itu yang menjadi pelaku maupun korban. Khususnya perkara tindak pidana kekerasan seksual.


Dalam menangani perkara tersebut, ada langkah-langkah atau prosedur yang harus dipenuhi. Misalnya ketika melakukan investigasi sebuah kasus asusila dengan korban anak. Butuh kehati-hatian untuk menjaga kondisi mental korban. "Jadi kami ada prosedur yang harus ditempuh ketika menangani sebuah kasus. Sejumlah bidang terkait harus dilibatkan," akunya.


Bidang-bidang itu meliputi kesehatan dan psikologi. Ketika menangani suatu kasus, polisi tidak bisa bekerja sendiri. Kepolisian harus melibatkan seorang ahli untuk bisa memperoleh bukti-bukti yang cukup dan kuat.


Polisi tentu tidak bisa menyimpulkan sendiri hasil penyidikan. Korps baju cokelat butuh keterangan tambahan dari ahli untuk bisa menyimpulkan sebuah perkara. "Misalnya saja untuk menentukan kondisi kejiwaan pelaku. Apakah ada gangguan atau tidak, kan yang mengetahui dari ahli. Jadi harus yang berkompeten di bidangnya," terang polwan ramah ini.


Demikian juga terhadap korban. Polisi harus memahami kondisi psikis korban pascamengalami kejadian. Dengan hasil psikis yang sudah diketahui, nanti jadi pertimbangan kepolisian untuk proses investigasi lanjutan.


Makanya, dalam meminta keterangan korban, polisi juga harus mengetahui kondisi kejiwaan korban, terutama yang masih anak-anak. Jangan  sampai terlalu dipaksa untuk menjawab pertanyaan. "Itulah yang jadi kendala kami. Terkadang mereka malu saat mengakui sesuatu yang dialaminya, terutama kasus asusila. Kadang juga merasa trauma, makanya harus benar-benar hati-hati," tuturnya.


Meski demikian, Linar tetap harus bisa mengumpulkan keterangan demi keterangan. Baik dari pelaku, korban, maupun saksi-saksi.


Lantas, jika melihat kondisi psikis korban yang tidak memungkinkan untuk diperiksa di kantor polisi, apakah bisa mereka diperiksa di rumahnya? Linar mengaku tentu saja bisa. "Namun, kami tetap wajib meminta izin dan petunjuk pimpinan. Sebab, ketika kami harus melakukan investigasi di luar, tentu banyak pertimbangan. Khawatirnya bisa memengaruhi citra polisi. Makanya, sebisa mungkin kami lakukan di kantor," tandasnya.


Dengan catatan, korban harus didampingi oleh kuasa hukum, psikolog, maupun orang tuanya. Karena itu sudah termasuk prosedur dan ketentuan yang ada dalam aturan perundang-undangan.


Yang paling penting, pihak-pihak terkait yang turut menangani kasus asusila, wajib menjaga rapat-rapat identitas korban yang masih di bawah umur. Jangan sampai identitas korban bocor hingga menimbulkan  masalah yang bisa menekan dan membebani kondisi korban dan keluarga.  "Perasaan korban dan keluarga harus dijaga. Sebab, itu juga diatur di undang-undang. Hak korban dijamin dan dilindungi," tegasnya.


Begitupun ketika polisi memberikan data pelaku maupun korban kasus asusila untuk bahan pemberitaan juga harus diperhatikan. Identitas mereka wajib dirahasiakan. "Itu nanti kan jadi konsumsi publik. Kita harus bisa turut menjaga korban dan keluarga mereka," bebernya. (*)


Advertisement
Advertisement
Editor : Choirurrozaq

Artikel Terkait

Peringati Hari Pelanggan Nasional 2026, BPJS Ketenagakerjaan Blitar Pacu Layanan Digital Lapak Asik

Peringati Hari Pelanggan Nasional 2026, BPJS Ketenagakerjaan Blitar Pacu Layanan Digital Lapak Asik

Memperingati Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar berkomitmen mempererat hubungan dengan para peserta melalui peningkatan kualitas pelayanan proaktif.

BPJS Ketenagakerjaan Blitar Gagas Program PEKA untuk Ahli Waris, Cegah Dana Santunan Habis Konsumtif

BPJS Ketenagakerjaan Blitar Gagas Program PEKA untuk Ahli Waris, Cegah Dana Santunan Habis Konsumtif

BPJS Kesehatan Cabang Blitar menginisiasi program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Ahli Waris (PEKA) untuk membekali para penerima manfaat dengan keterampilan wirausaha.

Cari Ikan Pakai Jala, Warga Blitar Terseret Ombak Pantai Dlodo Tulungagung

Cari Ikan Pakai Jala, Warga Blitar Terseret Ombak Pantai Dlodo Tulungagung

Seorang warga Blitar terseret ombak saat mencari ikan di Pantai Dlodo, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban. Beruntung dia selamat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer