Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPR : Penimbunan Gula Wujud Kejahatan Kemanusiaan

D
dpr-penimbunan-gula-wujud-kejahatan-kemanusiaan
dpr-penimbunan-gula-wujud-kejahatan-kemanusiaan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggia Erma Rini berjanji akan membahas temuan Satgas Pangan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) yang menemukan penimbunan ribuan ton gula di Lamongan, pada agenda rapat kerja (raker) bersama Kementerian Pertanian. ”Temuan penimbunan 15 ribu ton gula rafinasi dan 22 ribu ton gula kristal putih oleh PT KTM di Lamongan adalah bentuk kejahatan kemanusiaan. Saat masyarakat butuh dan gula langka, malah ditimbun. Tujuannya pasti untuk keuntungan pribadi yang berefek merugikan masyarakat luas. Harus diusut tuntas kasus ini,” ujar Anggia di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/5) lalu. P o l i t i s i P a r t a i Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menggarisbawahi tugasnya sebagai legislator adalah menjalankan fungsi pengawasan, sehingga hak-hak rakyat dapat terjamin penuh. ”Penimbunan adalah tindakan kriminal. Tidak dibenarkan dari sisi apapun. Bentuk pelanggaran hukum yang nyata. Kita apresiasi Satgas Pangan yang berhasil membongkar penimbunan tersebut. Komisi IV juga akan membahasnya di raker nanti,” ujar Anggia. Kasus ini, menurut Anggia, bukanlah kali pertama tetapi telah terjadi untuk ke sekian kalinya. Tentunya hal ini tidak dapat dibiarkan harus mendapatkan solusi yang tepat. ”Setiap ada kesempatan dan momentum yang menguntungkan, pelaku penimbunan selalu mampu mencari celah, dan memanfaatkan modal besar yang dipunyai untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Mereka tidak takut karena merasa dibekingi. Tentu ini tidak boleh terjadi dan harus ada sanksi lebih tegas yang menimbulkan efek jera,” papar politisi dari dapil Jatim ini. Anggia juga meminta kepada pemerintah agar dapat lebih peduli serta waspada dan melakukan evaluasi berkala terhadap manajemen tata kelola pangan dan logistik nasional. ”Selain gula, bahan pangan lain pun rentan penimbunan karena oknum akan selalu memanfaatkan instabilitas harga maupun titik lemah pemerintah dalam ketersediaan pasokan. Peran sinergis dan koordinasi antar stakeholder untuk mencegah praktik penimbunan berulang, mutlak diperlukan,” pungkasnya. (*/aan/adv)


Advertisement
Advertisement
Editor : Dharaka Russiandi Perdana

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer