Pemkab Tulungagung Rogoh Kocek 2,5 M untuk Normalisasi Sungai

Tulungagung - Selain hujan, mengecilnya kapasitas sungai akibat pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat bencana banjir melanda beberapa wilayah di Tulungagung. Pada tahun ini, pemerintah daerah merespons dengan menggelontorkan dana Rp 2,5 miliar (M) khusus untuk normalisasi sungai yang berada dikewenangannya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung Dwi Hari Subagyo menjelaskan, normalisasi saluran yang dilakukan akan menyasar sungai yang rawan meluap dan mengakibatkan banjir. Dinas tersebut juga telah mengantongi data titik-titik sungai yang perlu dinormalisasi. Utamanya sungai yang meluap pada tahun 2022 lalu.

“Fokus utamanya ada di daerah Kecamatan Bandung yakni Sungai Karangtuwo. Lalu ada normalisasi sungai di Kecamatan Besuki, Campurdarat, Boyolangu, sampai Ngantru,” sebutnya.

Beberapa sungai dipenuhi akar pohon bambu yang bisa menahan dan membelokkan aliran air sehingga juga harus dinormalisasi. Kini pihaknya masih memilah aliran sungai yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung ataupun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

“Tapi kalau ada aliran sungai yang menjadi kewenangan BBWS tapi dampaknya besar untuk Kabupaten Tulungagung, kita akan izin ke sana (BBWS) untuk melakukan pekerjaan normalisasi. Seperti Sungai Kaliboto  (berada di wilayah Kecamatan Ngantru) yang sebenarnya kewenangan BBWS, tapi karena sifatnya mendesak akhirnya kita izin untuk normalisasi,” tutur Hari, sapaan akrab pria tersebut.

Selain normalisasi sungai, pihaknya juga berencana membangun drainase atau saluran pengering di area perkotaan untuk mengurangi potensi banjir. Salah satu contohnya adalah perencanaan pembangunan saluran drainase, trotoar, sampai pengaspalan hotmix di Jalan A. Yani Timur dengan perencanaan anggaran cukup besar mencapai Rp 10 M.

“Meski sudah direncanakan, tapi masih belum ada pengisian pos anggaran untuk kegiatan itu. Memang perlu di-review kembali, karena perencanaan itu sudah dibuat dua tahun yang lalu,” katanya.

Masih pada area perkotaan, kegiatan pembangunan kawasan pedestrian tahun ini tampaknya tidak bisa terealisasi. Itu karena usulan-usulan pembangunan pedestrian tidak bisa masuk pada perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tulungagung tahun 2023. Namun, pada masa kepemimpinan bupati saat ini, pemkab sebenarnya ingin ada pembangunan satu pedestrian yang bisa menjadi ikon yang berada di Jalan A. Yani Timur.

“Sudah kita usulkan (pembangunan pedestrian, Red), tapi belum ada alokasi anggarannya,” tandasnya. (nul/c1/din)