Update Perampokan Rumdin Wali Kota Blitar, Berkas Samanhudi di Tangan Jaksa
KOTA BLITAR - Setelah praperadilan kasus perampokan rumah dinas (rumdin) Wali Kota Blitar ditolak pengadilan negeri (PN), akhirnya kasus tersebut siap untuk disidangkan. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur telah menetapkan berkas perkara yang menyeret mantan wali kota Blitar M Samanhudi Anwar itu komplet alias P21.
Kasi Tindak Pidana Umum (Tipidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar, Faetony Yosi Abdullah menjelaskan, kasus perampokan ditangani secara gabungan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar dan Kejati Jawa Timur. Pasalnya, penyelidikan turut melibatkan Polda Jatim, sedangkan lokasi kejadian (locus tempus) di Kota Blitar. “Jaksa nanti gabungan, antara jaksa sini (kejari) dan kejati. Tinggal nanti pimpinan kejati seperti apa, yang sidang kejari saja atau gabungan,” ujarnya kepada koran ini kemarin (13/6).
Setelah dinyatakan P21, empat tersangka termasuk eks Wali Kota M. Samanhudi Anwar (MSA) tidak langsung dilimpahkan ke PN untuk menjalani sidang. Saat ini, kejaksaan mulai membuat surat rencana dakwaan (rendak) menjelang sidang pembacaan dakwaan di pengadilan.
Sekadar diketahui, bagi jaksa penuntut umum (JPU), surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, serta penggunaan upaya hukum. Untuk itu, pembuatan surat dakwaan harus dilakukan secara terukur. “Pada pelimpahan nanti pastinya lengkap secara administrasi. Juga di surat dakwaan, harusnya dipersiapkan secara terperinci dan cermat,” jelasnya.
Belum diketahui lama waktu yang diperlukan untuk penyusunan rendak. Faetony juga belum bisa memastikan lokasi persidangan perkara tersebut. Apakah di PN Surabaya atau PN Blitar. “Kalau itu tergantung pimpinan (kajati),” sambungnya.
Sebelumnya diketahui, kejati sempat mengembalikan BAP MSA ke penyidik Polda Jatim sebanyak dua kali. Sebab, terdapat sejumlah poin yang belum memenuhi persyaratan untuk dinyatakan P21. Pengembalian BAP kali kedua itu terjadi pada April lalu.
Di tempat lain, kuasa hukum MSA, Joko Trisno Mudiyanto membenarkan bahwa kasus tersebut kini telah dinyatakan P21. Meski jadwal sidang belum jelas, pihaknya memastikan telah melakukan rangkaian persiapan. Termasuk meminta materi BAP yang dia sebut cukup tebal. “Kalau kami sudah siap, kami tunggu BAP yang tebalnya hampir 15 sentimeter. Kami minta itu untuk persiapan persidangan,” terangnya.
Adapun sebelumnya, kejati mengajukan permohonan kepada PN Blitar perihal perpanjangan penahanan terhadap MSA. Masa tahanan MSA nantinya diperpanjang hingga 30 hari mendatang. Hal itu diduga berkaitan dengan penyusunan rendak jelang sidang pembacaan dakwaan. “Perpanjangannya sampai tanggal 14 Juli. Selama itu kami juga akan memahami BAP. Kami tetap teguh bahwa klien kami (MSA) tidak terlibat,” tandasnya.
Untuk diingat kembali, rumdin Wali Kota Blitar Santoso disatroni perampok pada Desember tahun lalu. Buntut aksi itu, polisi mengamankan empat tersangka. Satu di antaranya adalah MSA yang diduga menjadi informan dalam perampokan itu. (luk/c1/sub)