KOTA BLITAR – Dua pabrik rokok legendaris di Bumi Bung Karno yakni PT Bokor Mas dan PT Pura Perkasa Jaya yang dinyatakan pailit berimbas ratusan buruh terancam kehilangan mata pencaharian. Kondisi yang mendera pabrik rokok tersebut pun diprediksi menyumbang angka pengangguran. Kurang lebih ada 700 pekerja di dua pabrik rokok tersebut yang pasrah dirumahkan.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja (Dinkop, UKM, dan Naker) Kota Blitar Juyanto membenarkan hal itu. Kepailitan pabrik yang berujung pada PHK pekerja akan memengaruhi persentase jumlah pengangguran di Kota Blitar. Hal itulah yang harus disikapi serius pemangku kebijakan.
“Iya, yang jelas nanti akan berdampak pada angka pengangguran, utamanya setelah langkah PHK oleh perusahaan,” ujarnya kepada Koran ini kemarin (1/9).
PT Bokor Mas, PT Pura Perkasa Jaya, dan PT Universal Strategic Alliance dinyatakan pailit pada sidang penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Itu setelah kreditur separatis dan konkuren menolak proposal perdamaian pada rapat pemungutan suara. Penolakan tersebut dipicu calon investor pada tiga perusahaan dalam satu manajemen itu mendadak mundur.
Khusus di Kota Blitar, total tenaga kerja dari kedua perusahaan rokok sebanyak 700 orang. Terdiri dari 500 orang pekerja di PT Bokor Mas dan PT Pura Perkasa Jaya menampung 200 buruh. Dari jumlah itu, 245 orang pekerja di antaranya merupakan warga kota. Jika terjadi PHK, praktis ratusan pekerja tersebut akan menambah angka pengangguran.
“Dengan adanya penambahan ini kan sudah kelihatan. Tapi kami tidak tinggal diam, kami upayakan persentasenya turun,” paparnya.
Pada 2021 lalu, persentase pengangguran tercatat ada kenaikan 6,61 persen. Kemudian, persentase itu turun menjadi 5,39 persen pada tahun lalu, sekalipun terjadi PHK ratusan buruh di pabrik rokok Apache lantaran pailit. Turunnya jumlah itu karena pengangguran bisa kembali mendapat lapangan kerja pasca-PHK.
Sementara tahun ini, penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) sebanyak 114.797 jiwa. Rinciannya, angkatan kerja sejumlah 77.808 jiwa, terdiri dari 73.616 jiwa bekerja dan 4.192 jiwa atau 5,39 persen pengangguran. Lalu, jumlah kategori bukan angkatan kerja tercatat 36.989 jiwa. Itu terdiri dari siswa sekolah, ibu rumah tangga, dan lainnya.
“Maka tidak ada bedanya dengan tahun kemarin, dari angka pengangguran 6,61 persen turun jadi 5,39 persen, juga dengan kasus sama (PHK buruh Apache),” paparnya.
Pria ramah ini menyatakan bahwa persentase pengangguran tahun ini ditarget turun menjadi 5,22 persen. Kendati dihadapkan pada potensi gelombang PHK, dia berharap kondisi itu tak menghambat upaya menurunkan angka pengangguran. Dalam waktu dekat, dia akan mengusulkan program pelatihan pada perubahan APBD 2023.
“Kenapa turun? Karena mungkin ada sektor pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang lain, termasuk yang kami lakukan kepada yang kena PHK agar segera kerja lagi,” bebernya.
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar Yohan Tri Waluyo berencana melakukan rapat dengan para pekerja, perwakilan pabrik, serta Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Selain itu, dia juga meminta pemkot segera menyusun solusi terbaik pascaputusan kepailitan pabrik rokok. Utamanya dalam memperjuangkan hak buruh dan persiapan program.
“Ini persoalan serius. Kami akan panggil lagi beberapa pihak untuk dengar pendapat. Sekaligus meminta pemkot memberikan solusi,” tandasnya. (luk/c1/ady)
