
KEPANJENKIDUL, Radar Blitar - Kesadaran masyarakat Kota Blitar akan pentingnya penerapan protokol kesehatan (prokes) masih mengkhawatirkan. Itu terbukti dari hasil rekapitulasi jumlah denda hasil operasi yustisi selama 12 hari oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Blitar selaku satuan tugas (satgas) penegakan humum (gakkum).
Rekapitulasi denda pelanggar prokes ini terhitung sejak hari pertama digelarnya operasi yustisi di wilayah kota sejak 14 September lalu.
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah Satpol PP Kota Blitar, Agus Suherli menerangkan, nantinya hasil denda ini akan dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Blitar untuk nantinya diserahkan kepada pemerintah pusat. "Yang mengeksekusi dan yang setor ke bank pihak kejaksaan. Tapi dalam pelaksanaannya memang meminta bantuan dari kami (satpol PP, Red)," terangnya.
Hasilnya, sejauh ini didapati nominal denda pelanggar prokes sejumlah Rp 2.335.000. Rinciannya, sebanyak Rp 1.005.000 hasil dari penindakan kepada pelanggar prokes dengan dilakukan sidang di tempat dan Rp 1.330.000 hasil penindakan kepada pelanggar prokes dengan dikakukan sidang di Pengadilan Negeri (PN).
Dia menyebut, selain hasil dari penindakan pada pelanggar prokes perorangan, hasil di atas juga termasuk hasil dari penindakan pelanggar prokes kepada pelaku usaha. Disinggung terkait jenis pelanggaran, Agus mengaku, kebanyakan pelanggarannya adalah terkait penggunaan masker. Apakah itu didapati pelanggar yang sama sekali tidak menggunakan masker atau pelanggar yang didapati tidak pas atau sesuai dalam penggunaan maskernya.
Lanjut dia, operasi yustisi secara penuh dilakukan oleh tim gabungan pada Senin sampai dengan Kamis. Alasannya, pada hari Jumat hingga Minggu pihak kejaksaan selaku pengadil tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan operasi karena adanya agenda lain. Untuk itu, pelanggar prokes yang terjaring pada operasi yang dilaksanakan pada hari Jumat hingga Minggu akan dilakukan penyidangan di PN. "Kalau yang Jumat hingga Minggu itu yustisi saja. Pelanggar dikenai tilang untuk diperintahkan sidang (di PN, Red) Jumat depan," lanjutnya.
Terkait hal tersebut, Agus mengklaim pihaknya selalu melaporkan hasil yustisi harian kepada pihak Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bahan evaluasi pemerintah di tingkat pusat untuk nantinya pemerintah akan membuat kebijakan tertentu hasil dari laporan dan evaluasi yang sudah dikirimkan oleh Satpol PP. "Karena ini aplikasi (perintah, Red) dari Kemendagri," ujar dia.
Dia menegaskan, pihaknya masih belum dapat memastikan kegiatan serupa akan dilaksanakan mengingat kini tingkat kesadaran masyarakat Kota Blitar akan penerapan prokes dinilai masih kurang. "Kalau sudah dipandang cukup. Akumulasi keseluruhan kalau sudah dipandang selesai," tegasnya. (*)
