
KOTA, Radar Trenggalek – Surat pengumuman tentang harga lahan untuk ganti untung bagi warga terdampak Bendungan Bagong di Desa Sengon dan Sumurup Kecamatan Bendungan diduga melanggar prosedur. Pasalnya hanya berupa lembaran, tidak mencantumkan tanggal, tanda tangan, dan tidak disertai kop surat.
Menurut penasihat hukum warga terdampak Bendungan Bagong Haris Yudianto, dalam hukum tata negara, surat pengumuman haruslah lengkap unsurnya. "Hampir 30 tahun saya praktek menjadi pengacara, berkali-kali saya mengajukan gugatan ke PTUN. Dan sekalipun saya tidak pernah menemukan surat yang diberikan oleh panitia ke warga itu hanya berupa lembaran. Tanpa tanggal dan tanda tangan, tanpa siapa yang bertanggung-jawab karena tidak disertai dengan kop surat," ungkapnya.
Perihal surat pengumuman tersebut disampaikan Haris dalam persidangan ketiga atas perkara rendahnya ganti untung tim appraisal terhadap harga tanah warga Desa Sengon dan Sumurup. Dua saksi yang dihadirkan yakni dari Kepala Desa (Kades) Sengon Dwi Yulianto dan Sekretaris Desa (Sekdes) Sengon Jarwoto. Menurut Haris Yudianto mengatakan, pembuktian dari warga yang mengajukan keberatan atas nilai ganti rugi lahan yang terdampak pembangunan Bendungan Bagong itu sudah jelas dengan alasan yang kuat.
Sidang yang digelar di ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek, sekitar pukul 12.00. Diketuai Deny Riswanto, Hakim anggota I Feri Anda, dan Hakim anggota II Abraham Amrullah. Dalam kesaksian Kades Sengon Dwi Yulianto, masyarakat masih akrab menggunakan jual beli tanah dengan mekanisme tanda tangan bermaterai yang disaksikan kepala dusun (Kasun) atau belum memakai akta notaris. Misal, jual-beli tanah milik Pak Panidi, Ibu Warsini sempat membeli tanahnya seharga Rp 350 per meter. Namun dalam penilaian tim appraisal, ternyata harga tanah itu lebih rendah, yaitu Rp 175 - 264 meter persegi. "Ada pembuktiannya dalam bentuk kwitansi," ungkapnya kemarin (28/9).
Adanya selisih nilai yang cukup signifikan tersebut, menyebabkan warga merasa ada kekeliruan. Apabila dikalkulasi per Ru, kata Dwi Yulianto, dengan harga Rp 175 ribu/meter sama dengan Rp 2,4 juta. Padahal, melalui perkiraan warga sendiri per ru mencapai Rp 5 - 6 juta. "Jadi, dari appraisal Rp 2,4 juta/ru, menurut wara Rp 5 - 6 juta/ru," tegasnya.
Dwi mengakui, selama ini dirinya hanya mengikuti musyawarah dan sosialisasi terkait pembangunan Bendungan Bagong di Desa Sumurup ketika diundang. Dia juga tidak pernah absen saat sosialisasi dan musyawarah terkait pembangunan Bendungan Bagong di Desa Sengon. "Benar yang mulia, ada dua kali perubahan harga pada 18 dan 19 Agustus lalu," ucapnya.
Perubahan itu pun sempat membuat Dwi terheran mengapa bisa terjadi perubahan nilai harga tanah hanya selang beberapa jam. Hakim Anggota I pun bertanya, berapa bidang tanah yang terdampak di Desa Sengon? Dwi menjawab dengan luasan sekitar 700 meter, da dua warga yang terdampak.
Sementara, Sekdes Sengon Jarwoto mengaku mengikuti perkembangan pembangunan Bendungan Bagong sejak awal karena dirinya menjabat sebagai sekretaris desa pada 2016. Dalam perkembanganya, kini Jarwoto bisa memahami keluhan warga yang menyayangkan nilai dari tim appraisal tidak sebanding jika dibandingkan dengan manfaat yang akan didapatkan masyarkaat sekitar, yaitu bisa panen hingga tiga kali dalam setahun. "Saluran irigasi lancar, bahkan panen bisa sampai tiga kali kurun satu tahun," ungkapnya. (*)
