Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perhari Jaring 7-8 Orang

C
Penulis: Choirurrozaq❯
perhari-jaring-7-8-orang
perhari-jaring-7-8-orang

KOTA, Radar Tulungagung - Pemberlakuan sanksi sosial hingga denda Rp 25 ribu bagi para pelanggar protokol kesehatan (prokes) Covid-19 di Kabupaten Tulungagung, membawa perubahan perilaku baru. Betapa tidak, setelah operasi yustisi gencar digelar tiap hari selama sebulan terakhir, membuat kesadaran masyarakat akan bermasker terus meningkat.


Itu juga dibuktikannya dari jumlah pelanggar prokes yang terjaring mengalami penurunan hingga sepertiga dari jumlah pelanggar awal digelarnya operasi yustisi yang mencapai 40 pelanggar perhari.


Plt Kasatpol PP Kabupaten Tulungagung, Rusdianto melalui Kabid Penegak Perda dan Perbup, Artista Nindya Putra mengatakan para pelanggar prokes memang masih terus ditemukan. Namun tren atau jumlah pelanggar yang terjaring razia mengalami penurunan. Yakni dalam sehari, pihaknya hanya berhasil menjaring 7-8 pelanggar. Jumlah itu jauh lebih sedikit dibandingkan awal digelarnya operasi yustisi gabungan TNI dan Polri pada 18 September lalu yang mencapai 40-45 pelanggar dalam sehari. "Masih ada yang terjaring. Namun jumlahnya kecil hanya 7-8 pelanggar. Bahkan pernah juga nihil (tidak ada temuan pelanggar,red)," katanya.


Turunnya jumlah pelanggar ini, diduga karena adanya sanksi denda yang diterapkan. Meski besaran denda hanya Rp 25 ribu seperti  tertuang di Perbup Nomor 57 Tahun 2020, namun efektif membuat jera serta mendorong warga untuk terbiasa menerapkan prokes. Selain itu, peningkatan penerapan prokes ini juga dipengaruhi dari tingginya angka terkonfirmasi Covid-19. "Adanya sanksi denda ini, secara tidak langsung mendorong kebiasaan baru. Lebih patuh juga," tegas Artista.


Dari datanya, terhitung total dari awal operasi yustisi yakni 18 September lalu hingga 31 Oktober lalu, tercatat 631 pelanggar. Dengan rincian sanksi denda sebanyak 584 pelanggar sedangkan sanksi sosial hanya 64 pelanggar. Sementara total denda yang terkumpul mencapai Rp 12.748.000. "Dari 584 yang mengambil sanksi denda, ada sekitar 64 yang belum bayar denda. Mirisnya, ada yang memakai jaminan SIM mati yang berpotensi merugikan karena bisa saja pelanggar meremehkan dan tidak mengambil serta bayar denda," terangnya.


Artista menyebut selain menyasar masyarakat yang tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah, pihaknya juga merazia ke tempat usaha. Hasilnya, satu dikenakan denda Rp 500 ribu sedangkan dua lainnya ia beri peringatan tertulis karena tak mengindahkan social distancing. "Kemarin kami juga ke tiga tempat wisata. Hasilnya nihil. Masyarakat meski berlibur, tetap mengenakan masker," tandasnya.


Sementara itu, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Tulungagung, dr. Kasil Rochmad berharap kepatuhan penerapan prokes ini jangan hanya ditunjukan saat ada petugas menggelar razia. Sebab, penerapan protokol kesehatan ketat, baik itu memakai masker, mencuci tangan rutin dengan sabun di air mengalir serta menjaga jarak (3M) dapat mengurangi risiko penularan Covid-19. Apalagi, saat ini angka terkonfirmasi terus bertambah tiap harinya.


"Jangan hanya dipakai ketika ada razia. Okelah dilihat secara kasat mata di kota mungkin sudah bagus, tapi yang di desa perlu ditingkatkan karena masih banyak yang tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Karena ini untuk menekan sebaran Covid-19 agar tidak meluas," terangnya.


Penerapan prokes ini terus digalakkan, meskipun diakuinya saat ini Kota Marmer di zona kuning. Bahkan enam kecamatan di antaranya berubah menjadi zona hijau seiring tidak adanya kasus Covid-19 baru selama dua minggu berturut turut. "Ini kami juga terus meningkatkan kewaspadaan, untuk mengantisipasi gelombang baru. Dan apabila nanti ditemukan kasus satu atau dua maka secepatnya tim akan melakukan tracing dan treatment agar tidak meluas," tandasnya.(*)


Advertisement
Advertisement
Editor : Choirurrozaq

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer