
KEDUNGWARU, Radar Tulungagung - Ribuan kendaraan bermotor di Tulungagung menunggak pajak. Tak hanya roda dua, tapi juga roda empat. Wajib Pajak (WP) yang menunggak didominasi di Kecamatan Ngunut, Kedungwaru, dan Ngantru. Hal itu diungkapkan administratur pelaksana (adpel) Kantor Bersama Samsat Tulungagung, M. Chudori, kemarin (4/11).
Dia menjelaskan, kendaraan bermotor di Tulungagung cukup banyak yakni 600 ribu kendaraan. Meliputi roda dua maupun empat. Namun dari jumlah itu, 25 persen pemilik atau wajib pajak belum menyelesaikan tanggungan pajak. Dari datanya per 5 Oktober lalu ada sekitar 241.375 kendaraan. Jika dinominalkan dalam rupiah, pajak kendaraan bermotor (PKB) yang menunggak mencapai Rp 48,9 miliar. "Ada sekitar 25 persennya saja. Nah itu yang kami kejar," katanya
Dari penelusurannya, ada sejumlah faktor pemicu banyaknya penunggak pajak. Di antaranya, kendaraan bermotor berpindah kepemilikan, mendahulukan kebutuhan sekolah anaknya, menunggu program pemutihan hingga ada yang beranggapan membayar pajak itu lima tahun sekali bersamaan ganti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). "Sebenarnya yang nunggak merata di 19 kecamatan. Tapi yang terbanyak atau didominasi tiga kecamatan itu," tuturnya
Karena itu, kantor samsat menggodok sejumlah strategi untuk mendongkrak PKB. Salah satunya dengan mendekatkan pelayanan ke WP. Selain itu juga mempermudah pelayanan dengan memanfaatkan pemutihan pembebasan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor.
Jelas Chudori, total target penerimaan PKB tahun 2020 sebesar Rp 173 miliar, saat ini sudah tercapai 165 miliar atau 95,76 persen. Demikian pula untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang ditarget Rp 65 miliar, kini sudah tercapai Rp 63,9 miliar atau 98,35 persen. Sehingga total penerimaan sudah mencapai Rp 232 miliar dengan target keseluruhan sebesar Rp 240,130 miliar.
"Tak ada dampak dari pandemi ini. Bahkan kami sangat mengapresiasi mereka (masyarakat) karena masih antusias untuk membayar pajak hingga penerimaan kami tinggi," terangnya.
Iapun berharap sisa dua bulan ini dapat memenuhi target yang ditentukan. Tentunya di masa pandemi ini, pihaknya akan menyediakan layanan sesuai protokol kesehatan (prokes). Namun ia juga meminta warga yang membayar pajak yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur ini juga menerapkan prokes ketat atau 3M. Yakni selalu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. "Karena ini masih masa pandemi, jadi kami juga memberikan aturan prokes ketat. Hal itu dilakukan untukmencegah sebaran Covid-19 di sini. Sehingga kalau ada yang tidak bermasker, tidak kami layani," tandasnya. (*)
