
KOTA, Radar Tulungagung – Kasus terdakwa Agus Purnomo alias Gaguk masuk dalam babak baru. Ternyata setelah mendapatkan putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya dalam upaya banding terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Tulungagung, pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) memutuskan untuk melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Menurut pihak JPU ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan kasasi yakni terkait rasa keadilan rakyat yang belum terpenuhi serta putusan pidana yang dianggap belum sesuai.
Kasi Intelijen Kejari Tulungagung, Agung Tri Radityo mengatakan, dari hasil putusan PT Surabaya terkait upaya banding terhadap putusan PN Tulungagung, pihak JPU memutusakan untuk mengajukan kasasi ke MA. Hal itu sesuai dengan akta permohonan kasasi pada 5 November 2020. “Kemarin (5/11) kami sudah ajukan kasasi dan ini sudah terdaftar,” tuturnya.
Agung, –sapaan akrabnya menjelaskan, setalah PT Surabaya memutuskan untuk memperkuat putusan dari PN Tulungagung, yang menyatakan bahwa terdakwa Gaguk diputus enam bulan penjara. Melihat putusan tersebut JPU mengajukan upaya hukum kasasi ke MA dengan melalui PN Tulungagung. “Dari hasil putusan dari PT kami memutuskan untuk mengajukan upaya hukum kasasi,” jelasnya.
Setidaknya ada dua hal yang menjadi pertimbangan JPU dalam mengajukan kasasi. Pertama, JPU menuntut terdakwa gaguk dengan pidana penjara 2 tahun enam bulan, sedangkan berdasarkan putusan Gaguk hanya diputus 6 bulan penjara. Secara SOP pihaknya menilai bahwa putusan tersebut kurang dari setengah dari tuntutan JPU. Kedua, berdasarkan bukti dan fakta di persidangan, putusan 6 bulan penjara masih belum memenuhi unsur rasa keadilan masyarakat.
“Jaksa merupakan sebagai perwakilan negara. Menurut kami putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Apalagi karena perbuatan terdakwa, mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Maka dari itu kami melakukan upaya hukum kasasi,” terangnya.
Saat disinggung mengenai unsur noodweer, Agung mengungkapkan bahwa penasihat hukum (PH) ketika berbicara akan selalu berada pada kepentingan klienya. Tapi jika pihaknya akan berbicara berdasarkan kepentingan negara. “Ya itu haknya. PH akan selalu berbicara untuk kepentingan kliennya,” ungkapnya.
Pria ramah itu berharap agar permohonan kasasi bisa dikabulkan oleh MA. Dan Terdakwa bisa dijatuhkan hukum sesuai dengan tuntutan JPU yakni hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Dengan demikian dapat memenuhi rasa keadilan pada masyarakat. “Harapan kami semoga kasasi dikabulkan MA,” ujarnya.
Sementara itu, PH Terdakwa, Hery Widodo juga menanggapi langkah hukum yang dilakukan JPU terhadap perkara terdakwa Gaguk, terkait hasil putusan banding di PT Surabaya yang menguatkan putusan dari PN Tulungaung. Perlu dipahami bahwa perkara terdakwa Gaguk yang telah diadili di tingkat satu dan dua adalah perkara yang masuk dalam kategori judex facti. Artinya hanya memeriksa berdasarkan bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta dari perkara tersebut. Ini sangat berbeda dengan kasasi yang dilakukan di MA.
“Jadi MA hanya memiliki kewenangan dalam judex yuris bukan judex facti. Karena di dalam kasasi sudah tidak ada lagi pemeriksaan fakta atau bukti, MA hanya akan memeriksa penerapan hukum dalam suatu perkara tersebut,” ucapnya.
Kalau melihat putusan dari PT Surabaya dan PN Tulungagung, bagi Hery, sapaan akrabnya mengatakan bahwa apa yang menjadi alur hukum hakim sudah sesuai dengan JPU. Sehingga melihat hal itu tidak ada kesalahan dalam penerapan hukumnya. “Terutama jika melihat dalam memori banding JPU yang hanya mempermasalahkan kecilnya putusan dari majelis hakim,” katanya.
Pria berjenggot itu menambahkan, jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi JPU mengajukan kasasi. Karena upaya hukum yang selama ini dilakukan sudah sesuai dengan norma hukum. Sehingga upaya kasasi tersebut hanya terkesan memperlambat kebebasan terdakwa Gaguk. Dan pihaknya sangat menyesalkan keputusan JPU yang melakukan upaya hukum kasasi. “Seakan latar belakang JPU hanya sekedar mengolor masa tahanan terdakwa Gaguk yang seharusnya bulan ini (November, red) sudah bisa dibebaskan. Kami mohon kepada JPU untuk mempertimbangkan kembali kepada nurani. Mari menegakan hukum tapi jangan lupa nuraninya,” pungkasnya. (*)
