Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terancam Dipecat Sebagai ASN

C
Penulis: Choirurrozaq❯
terancam-dipecat-sebagai-asn
terancam-dipecat-sebagai-asn

KOTA, Radar Tulungagung - Eko Apriliana Wahyuningtyas yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana penipuan modus calo CPNS harus berjuang sendiri "membela" dirinya. Karena, KORPRI menyatakan tidak akan memberikan perlindungan hukum untuknya meski ia berstatus ASN. Pernyataan itu disampaikan ketua KORPRI sekaligus Setda Tulungagung, Sukaji, kemarin.


Dia menjelaskan kasus hukum yang menjerat Eko Apriliana Wahyuningtyas atau disapa Lia ini merupakan perkara pribadi bukan perkara yang berkaitan dengan tugas dari pekerjaan/kedinasan. Sehingga, ia tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepada staf seksi kemasyarakatan di Kecamatan Kauman itu. "Ya, itu masalah pribadi dia. Ulahnya dia sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan tugas kedinasan," tegasnya.


Hal senada juga diungkapkan Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo. Dia mengatakan saat ini perkara dugaan penipuan yang dilakukan Lia sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Namun untuk sisi kepegawaiannya, pihaknya akan melakukan pemeriksaan tersendiri. Tentunya sesuai aturan berlaku. Terlebih, Lia dikabarkan telah bolos kerja hingga 6 bulan lamanya selama ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO). "Dari kita juga akan melakukan pemeriksaan.  Jika benar 6 bulan, kita akan cek absensinya sebagai barang bukti," jelasnya.


Sedangkan untuk saat ini, Lia yang sudah dilakukan penahanan, secara otomatis status kepegawaiannya dinonaktifkan. Selama dinonaktifkan itu, Lia hanya menerima separo dari gaji pokok yang diterima tiap bulannya. Sedangkan, tunjangan profesi nihil. "Salah satu landasan kita, yakni UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN," jelasnya.


Disinggung ancaman sanksi atas indisipliner Lia, Maryoto menjelaskan sanksi yang diterima bisa berat. Bahkan jelas Maryoto, jika ASN tersebut tidak aktif kurang lebih 60 hari secara berturut-turut atau tidak dalam setahun, maka dapat dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat. "Ancaman sanksinya kalau benar dia tidak masuk kerja 6 bulan, praktis bisa dipecat. Namun itu kita berikan jika status hukumnya sudah inkrah," tandasnya. (*)


Advertisement
Advertisement
Editor : Choirurrozaq

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer