
KADEMANGAN, Radar Blitar – Kendati ekonomi lesu, target pendapatan daerah dari sektor pajak terus mengalami peningkatan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar berencana menggandeng lembaga yudikatif untuk proses penagihan kepada wajib pajak.
Kabid Pembukuan dan Pendapatan Daerah Lainnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar, Eko Sumardiyanto mengatakan, peningkatan target pendapatan daerah bukan hal baru. Nyaris setiap tahun terdapat peningkatan. Beruntung realisasinya selama ini cukup memuaskan alias melampaui target yang di tetapkan. “Tahun ini naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” katanya kemarin (15/2).
Tahun lalu, dari sektor pajak daerah, pemkab mematok pendapatan sekitar Rp 76,6 miliar dan tercapai sekitar Rp 89,5 miliar atau sekitar 116 persen dari target yang ditetapkan. Tahun ini, target tersebut ditetapkan jauh lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya. Yakni, Rp 90,9 miliar.
Khusus di bapenda, ada dua sumber pendapatan yang menjadi wilayah kewenangannya. Yakni pendapatan pajak dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah. Komponen pajak ini terdiri dari pajak hotel, reklame hiburan, pajak restoran hingga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berisi pendapatan dari denda pajak.
Dia mengaku, bukan hal mudah untuk mencapai target pendapatan ini, terlebih di masa pandemi korona. Meski sebagian besar masyarakat sadar pajak, tetap ada yang masih ndlewer dan berusaha menghindari pajak. Terkait hal ini personel bapenda memiliki banyak alternatif penanganan. “Yang umum kami biasanya melakukan persuasif agar wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban,” ujarnya.
Namun, kata dia, jika wajib pajak tidak memiliki itikad baik, pihaknya mengaku juga sudah punya penanganan khusus.
Menurut dia, pemerintah sudah lama memberikan instrument terkait pendapatan negara ini. Yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terkait Pajak dan Retribusi. Regulasi ini memungkinkan pemkab membantuk tim khusus untuk penagihan. “Kami sudah menggandeng kejaksaan negeri untuk menangani wajib pajak yang tidak memiliki itikad baik,” terangnya.
Tim yang terdiri dari lembaga yudikatif ini nanti akan tidak hanya mengawal proses penagihan, namun juga penanganan di tingkat pengadilan. Sebab, tidak membayar pajak berarti juga melanggar undang-undang dan bisa memicu proses hukum. “Tidak hanya perdata, tapi juga bisa pidana. Tim bisa melakukan pemeriksaan, karena sudah menjadi kewajiban bagi wajib pajak untuk melaporkan aktivitas usaha atau pun pendapatannya,” jelasnya. (*)
