Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPMPTSP Tak Tahu Proses Izin Tambang

C
Penulis: Choirurrozaq❯
dpmptsp-tak-tahu-proses-izin-tambang
dpmptsp-tak-tahu-proses-izin-tambang

KOTA, Radar Trenggalek - Proses perizinan tambang eksploitasi emas yang dilakukan oleh PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) bisa dikatakan seperti sulap. Pasalnya dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu (DPMPTSP) menyatakan tidak tahu-menahu tentang keluarnya izin IUP-OP. Seperti yang diungkapkan Kepala DPMPTSP Trenggalek Mulya Handaka.


Menurut dia, proses penerbitan perizinan tersebut dilakukan oleh pemerintah provinsi (pemprov). Dirinya selaku kepala DPMPTSP tidak mengetahui, demikian juga dalam satu kesempatan rapat, informasi dari  Bidang Perekonomian Setda Trenggalek dan dan dinas pekerjaan upmum dan penataan ruang (PUPR) juga menyampaikan tidak tahu. Sehingga pada proses perjalanan perizinan yang diterbitkan Pemprov Jatim di tahun 2019 lalu, tidak ada sama sekali rekomendasi yang masuk ke DPMPTSP.


Padahal, Mulya Handaka menyampaikan, seharusnya ada kegiatan klarifikasi tata ruang, tetapi itu tidak dilakukan, tidak ada permintaan dari pemerintah provinsi untuk penyesuaian tata ruang. "Tidak ada permintaan, mungkin ini memang merupakan kewenangan di provinsi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan membagi kewenangan," katanya.


Dia melanjutkan, perizinan pertambangan kini memang kewenangan provinsi, apalagi di UU Cipta Kerja, nantinya akan beralih ke pusat. Sehingga dalam hal ini pemerintah memiliki wewenang masing-masing dan pihaknya tidak bisa melakukan penolakan. Namun, hanya bisa mengevaluasi prosesnya. Itu dilakukan dengan bersurat untuk mengetahui sejauh mana dokumen untuk penyelamatan lingkungan. "Jadi, kami akan klarifikasi ke pemprov tentang hal itu karena benar-benar tidak tahu," imbuhnya.


Namun, ketidaktahuan Pemkab Trenggalek akan proses keluarnya perizinan tersebut dianggap lucu oleh co-founder dan aktivis Partnership for Agriculture and Sustainable Livelihood (PASaL)  Muhammad Syaiful Rohman. Sebab, sangat lucu ketika pemerintah daerah tidak tahu bahwa perizinan itu keluar. Memang proses perizinan dilakukan oleh pemprov, tapi dalam proses pengurusan perizinannya harus ada rekomendasi dari pemerintah kabupaten (pemkab). "Jadi jika tidak tahu, bisa dikatakan terkesan cuci tangan," tegasnya.


Apalagi, proses perizinan sekarang sudah melalui satu pintu ada di DPMPTSP sehingga segala informasi sudah di sana. Apalagi sudah menerapkan sistem  online single submission (OSS). Bagi Syaiful Rohman, penyangkalan dari DPMPTSP yang tidak mengakui adanya proses tersebut merupakan hal yang sulit dipercayai. Untuk masalah ini pihaknya meminta agar DPMPTSP menyampaikan pernyataan hitam di atas putih secara tertulis bahwa tidak mengetahui proses perizinan tambang tersebut.


"Istilahnya jika ingin bertamu harus kulo nuwun terlebih dahulu ke pemilik rumah dalam hal ini masyarakat. Sehingga proses perizinan itu sangatlah panjang. Seperti harus melakukan sosialisasi dan meminta persetujuan masyarakat melalui proses dan atas dasar informasi awal tanpa paksaan," jelasnya. (*)


Advertisement
Advertisement
Editor : Choirurrozaq

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer