
KEDUNGWARU, Radar Tulungagung - Proses penyidikan dugaan korupsi pada pengerjaan pelebaran jalan beton Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2018 terus berlanjut. Hingga Rabu (18/3) jumlah saksi yang diperiksa dalam penyidikan ini terus bertambah. Total ada 8 orang. Mereka merupakan konsultan, pengawas, dan panitia pelaksana pengerjaan proyek tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Tulungagung Mujiarto melalui Kasi Intelijen Agung Tri Radityo menjelaskan saksi-saksi yang lebih dulu dipanggil merupakan orang yang dirasa terlibat dan mengetahui pengerjaan/kegiatan tersebut. Selain dari rekanan, pihaknya juga akan memanggil ASN PUPR sebagai terperiksa secara bertahap. "Penyidikan terus berlanjut. Ini kami masih menuntaskan penggalian keterangan saksi-saksi," katanya.
Untuk sementara ini, hanya empat titik ruas jalan yang menjadi objek penyidikan. Yakni Boyolangu-Campurdarat, Tenggong-Purwodadi, Jeli-Picisan, dan Sendang-Penampihan. Keempatnya merupakan pengerjaan 2018. "Kerugiannya berbeda-beda. Karena tiap ruas anggarannya juga berbeda-beda. Seperti Boyolangu-Campurdarat sekitar Rp 3,6 miliar," tuturnya.
Agung menuturkan perkara ini berbeda dengan yang diungkap oleh KPK tahun 2018 yang menyeret mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung Sutrisno. Jelas Agung, perkara yang diungkap KPK berkaitan penerimaan suap dari pengusaha terkait proyek infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung. Sedangkan kejari kini melakukan penyidikan tentang pengerjaan pelebaran jalan beton di empat titik tersebut. Karena dari pengerjaan tersebut terdapat perbuatan melawan hukum hingga mengakibatkan kerugian negara. "Nah, dari temuan itu, pasal yang dikenakan yang akan dikenakan berbeda dengan KPK. Karena kami lebih ke pengerjaan kegiatannya, yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak perjanjian. Sehingga itu timbul kerugian negara," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, diam-diam Korps Adhyaksa mengusut dugaan korupsi pada kegiatan pengerjaan pelebaran ruas jalan beton Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung. Kegiatan yang dibidik merupakan kegiatan tahun anggaran 2018. Bahkan, perkembangan dugaan rasuah tersebut kini sudah tahap penyidikan umum. (*)
