
KOTA, Radar Trenggalek – Dugaan korupsi penggunaan uang negara di tahun 2009 bergulir ke meja hijau. Fatah Ismanu (FI), warga Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, harus menjalani Ramadan di balik jeruji besi. Pasalnya, ketua kelompok tani (poktan) Singgih Agung, Desa Masaran tersebut diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi (tipikor). Yaitu dalam kegiatan pengelolaan kegiatan bantuan dana penguatan kelompok ekonomi perdesaan, melalui bantuan sosial (bansos) sarjana membangun desa (SMD) Direktorat Peternakan Kementerian Pertanian tahun 2009.
Saat itu poktan tersebut mendapatkan bantuan sebesar Rp 338,7 juta. Sesuai rencana usulan kelompok (RUK), dana tersebut digunakan untuk belanja sapi indukan sebanyak 23 ekor, dengan total harga Rp 288 juta. Selain itu, untuk pengelolaan ternak, dialokasikan anggaran sebesar Rp 32,7 juta dan untuk pengembangan jasa kelembagaan atau jasa insentif sarjana pendampingan sebesar Rp 18 juta. "Dalam aturannya, usaha ternak itu harus dikembangkan secara berkelanjutan. Namun tidak dilakukan oleh pelaku," ungkap Kepala Kejari Trenggalek Darfiah.
Dia melanjutkan, apalagi dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Tertanggal 9 September 2009 Nomor 029/KTPSA/SMD/09/2009, dinyatakan poktan harus menjaga modal awal sesuai RUK sekitar 85 persen, baik dalam bentuk fisik (hewan ternak, Red) maupun uang kas. Namun kenyataannya, setelah kurang lebih tiga tahun berjalan, pelaku melakukan perbuatan yang menyimpang dari surat perjanjian tersebut. Sebab, pelaku telah menjual hewan ternak tersebut. "Lebih parahnya lagi, pelaku tidak memasukkan hasil penjualan hewan ternak tersebut ke kas poktan dan membuat usaha tidak bisa dikembangkan," katanya.
Untuk itu kasus tersebut telah ditangani polisi dan dilimpahkan ke kejaksaan. Sedangkan berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan jaksa, FI tidak melaksanakan kegiatan sesuai prosedur. Selain itu dari dana pendampingan yang dianggarkan Rp 18 juta, hanya diserahkan Rp 13 juta. Sisanya Rp 5 juta tidak diserahkan.
Berdasarkan fakta, hingga Maret 2020 lalu, dari bantuan yang dibelikan 23 ekor sapi indukan, hanya menyisakan 5 ekor sapi yang terdiri dari dua ekor sapi indukan dan tiga ekor sapi hasil peranakan. Selain itu, berdasarkan audit perhitungan kerugian negara, akibat peristiwa tersebut negara dirugikan sebesar Rp 257 juta. Jumlah tersebut terdiri dari Rp 252 juta merupakan hasil akumulasi dari ternak yang dijual dan mati, sedangkan Rp 5 juta dari uang pendampingan yang tidak dibayarkan.
Nantinya jika terbukti bersalah, pelaku akan diancam dengan hukuman berdasarkan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf a,b UU Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tipikor Yang Diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, juga denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar. "Mulai hari ini (kemarin, 14/4, Red) pelaku kami tahan. Nantinya juga ada hukuman tambahan, yaitu subsider pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 Uu Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Uu Nomor 20 Tahun 2001," jelas Darfiah. (*)
