SANANWETAN, Radar Blitar– Sidang pra peradilan terkait sengketa Perkebunan Karangnongko berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Blitar, kemarin (6/7). Empat orang saksi dihadirkan dalam sidang yang dimulai sekitar pukul 09.45 itu.
Kuasa Hukum Surya Teja Wijaya lantas membawa tiga orang saksi. Mereka adalah Hadi Sucipto, Sudaryanto, dan Sukamdi.
Dalam persidangan, Sudaryanto yang juga perangkat Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, mengaku bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait surat-surat. Dia juga membenarkan, Partoloso adalah salah seorang warga Desa Modangan yang sudah meninggal 1999 silam. Itu diketahui dari buku register kematian yang ada di desa. “Yang mencatat di buku register kematian ini adalah Pak Modin (kaur kesra, Red),” ujarnya di hadapan hakim.
Sudaryanto mengaku tidak mengenal Partoloso. Selain karena tempat tinggalnya terpaut cukup jauh, Sudaryanto baru diangkat sebagai perangkat desa pada 2010. Sehingga tidak mengetahui secara detil kematian Partoloso.
Sementara itu, Hadi Sucipto, mengaku kenal degan Partoloso. Itu karena mereka sama-sama pegawai PT Veteran Sri Dewi yang bertugas dibidang keamanan pada 1980 sampai 1982. Dia juga mengaku ingat kematian Partoloso pada April 1999 lalu.
Berbeda dengan Hadi Sucipto dan Sudaryanto, Sukamdi mengaku tidak kenal dengan Partoloso. Namun, dia mengetahui jika Katiran dan Katimah merupakan rekan mereka saat mengajukan gugatan ke pengadilan. Yakni untuk mendapatkan hak atas tanah garapan bekas Perkebunan Karangnongko di Desa Modangan Kecamatan Nglegok. “Ada dua orang yang namanya Katiran. Yang satu sudah meninggal dunia,” katanya.
Sidang berlanjut dengan menghadirkan saksi dari termohon. Yakni Sumanto. Pria sepuh berkursi roda itu mengaku salah satu dari 154 orang penggarap lahan Perkebunan Karangnongko yang mengajukan gugatan pengadilan. “Tidak ada lagi yang namanya Sumanto (di Desa Modangan, Red),” katanya.
Menanggapi keterangan Sumanto ini, kuasa hukum pemohon enggan memberikan klarifikasi. Sebab, yang dimaksud dalam permohonan bukan saksi (Sumanto, Red) yang kini berada dalam persidangan tersebut.
Untuk diketahui, permohonan pra peradilan ini diajukan lantaran pemohon menilai keputusan penghentian penyidikan oleh Polda Jatim terkait dugaan tindak pinda membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu terlalu terburu-buru.
Pemohon mengungkap beberapa fakta terkait pemberian kuasa dalam gugatan. Seperti kematian Partoloso yang terjadi pada April 1999. Sedangkan kuasa khusus dari para penggugat tertangal 24 Agustus 1999. Artinya, selisih beberapa bulan setelah kematian Partoloso.
Selian itu, dugaan tindak pidana pemalsuan ini juga terjadi saat pemberian kuasa dalam permohonan eksekusi pada 2008. Sebab, beberapa orang penggugat telah meninggal sebelum permohonan eksekusi ini dilayangkan. Di antaranya, Katiran, Katimah, dan Sumanto. (*)
