Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jadwal Sidang Amdal Tak Sesuai Target

C
Penulis: Choirurrozaq❯

KEDUNGWARU, Radar Tulungagung - Proses sidang analisis dampak lingkungan (amdal) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banyu Urip, tidak sesuai dengan rencana. Hingga kini, belum ada jadwal sidang lanjutan yang dikeluarkan dari Pemprov Jatim.


Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tulungagung Makrus Manan mengatakan, sampai kini perkembangan dari pembangunan TPA Banyu Urip masih pada penyelesaian amdal. Sebenarnya penyusunan berkas amdal sudah selesai dilakukan. “Sekarang ini kami masih menunggu penilaian amdal dari Pemprov Jatim,” tuturnya.


Makrus menjelaskan, meski sudah mengajukan berkas sejak beberapa bulan lalu, ternyata hingga akhir Juli 2021 belum ada jadwal sidang yang keluar untuk amdal di TPA Banyu Urip. Padahal, pihaknya menargetkan pada akhir bulan ini sidang amdal selesai dan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. “Target kami Juli ini selesai, tapi sampai sekarang belum dijadwalkan. Kami akan tetap berusaha melakukan komunikasi,” jelasnya.


Jadwal sidang amdal yang belum keluar itu juga dipengaruhi akibat pandemi Covid-19. Selain itu, masih banyak pengajuan sidang amdal yang harus diselesaikan. Termasuk pengajuan sidang amdal TPA Banyu Urip. “Mudah-mudahan tidak sampai akhir tahun, hasil sidang amdal bisa selesai,” terangnya.


Mantan Kabid Tata Lingkungan DLH Kabupaten Tulungagung itu mengungkapkan, amdal merupakan salah satu syarat untuk membuat TPA Banyu Urip. Di sisi lain, pihaknya juga sudah menyelesaikan persyaratan lainya seperti detail engineering design (DED), pertimbangan teknis dari Perhutani, serta mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Jatim. “Semuanya sudah siap,  tinggal AMDAL saja. Setelah itu baru bisa pengajuan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” ungkapnya.


Makrus menambahkan, mulai dari perencanaan hingga penilaian amdal, tercatat sudah dua tahun berjalan. Sampai kini pihaknya masih menggunakan pengajuan dengan skema izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Dengan adanya aturan baru, muncul skema baru, yakni pelepasan kawasan hutan. “Kami masih memakai IPPKH. Kami juga sedang melakukan konsultasi mengenai skema pelepasan kawasan hutan. Nantinya mana yang lebih baik, maka akan menggunakan skema tersebut,” tambahnya.


Sekadar informasi, kini kondisi TPA Segawe sudah overload menampung sampah dari masyarakat Tulungagung. Pemkab Tulungagung pun mulai menyiapkan pembangunan TPA baru di Desa Banyu Urip, Kecamatan Kalidawir. Rencananya dalam pembuatan TPA Banyu Urip akan menggunakan lahan seluas 50 hektare (ha). Jumlah ini 10 kali lebih luas daripada TPA Segawe yang hanya mencapai 5 ha. Rencana pembangunan TPA Banyu Urip diperkirakan akan menelan anggaran hingga Rp 45 miliar. (*)


Advertisement
Advertisement
Editor : Choirurrozaq

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer