
KOTA BLITAR – DPP Partai Gerindra memastikan sudah melayangkan surat pemanggilan sebelum pemecatan Edy Sulistiyo dari anggota partai. Namun, hal itu dinilai janggal lantaran panggilan tersebut tidak mungkin bisa penuhi oleh Edy yang notabene berstatus sebagai masyarakat binaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Blitar.
Kemarin (17/7), sidang gugatan Edy Sulistiyo terhadap Partai Gerindra kembali digelar di Pengadilan Negeri Blitar. Beberapa rekan Edy dihadirkan sebagai saksi dalam sidang tersebut. Di antaranya, Heru Prasetyo yang kini masih terdaftar sebagai salah seorang kader partai.
Di hadapan ketua majelis hakim Taufiq Norhayat, Heru mengaku sebagai teman dekat Edy. Bahkan, dia kerap mendengar curhat dari Wiwik (istri Edy, Red), utamanya terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar yang seharusnya jatuh kepada Edy Sulistiyo. “Ada panggilan ke Jakarta (dari Partai Gerindra, Red),” ucapnya menirukan curhat istri sahabatnya.
Dari cerita Wiwik, Heru mengetahui bahwa karibnya memiliki peluang untuk menjadi anggota dewan. Namun, hal itu tampaknya sulit diwujudkan setelah Partai Gerindra melakukan pemecatan terhadap Edy dari anggota partai. “Saya tidak pernah lihat surat-surat dari partai, hanya dapat kabar dari Bu Wiwik,” ucap pria yang mengaku berdomisili di Kecamatan Wates tersebut.
Majelis hakim dan kuasa hukum penggugat serta tergugat bergantian menanyakan pengetahuan Heru seputar kasus Edy. Tidak hanya soal gugatan terhadap Partai Gerindra, tetapi juga perihal kasus hukum yang membelit rekan separtainya tersebut. Sayang, Heru tidak bisa memberikan jawaban mendetail dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekitar pukul 15.00, sidang gugatan tersebut berakhir dan dilanjutkan pada Senin pekan depan.
Kuasa hukum Partai Gerindra, Munatsir Mustaman mengatakan, mekanisme pemberhentian anggota sudah dituliskan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Di antaranya, melakukan perbuatan tercela, melakukan perbuatan melawan hukum. “Dalam kasus ini, saudara Edi Sulistiyo sudah melakukan perbuatan melawan hukum dan sudah inkrah. Sehingga kami menganggap bahwa tindakan tersebut sudah bertentangan dengan AD/ART Partai Gerindra,” katanya.
Disinggung mengenai pemanggilan secara patut yang dijadikan sebagai salah satu dasar gugatan, Munatsir mengatakan partai memiliki mekanisme sendiri. Tak terkecuali dalam proses pemanggilan atau menghadirkan anggota partai. “Panggilan kami juga sudah diketahui oleh Pak Edy. Buktinya, Pak Edy menulis surat (keberatan, Red) ke DPP Partai Gerindra. Berarti surat (pemanggilan, Red) kan sudah diterima. Hanya karena posisinya dia sedang di dalam (Lapas Kelas II B Blitar, Red), jadi tidak bisa menghadiri persidangan di partai,” jelas dia.
Dia mengungkapkan, DPP Partai Gerindra juga sudah menyebutkan dalam surat panggilan persidangan itu agar para pihak membawa bukti dan saksi-saksi yang dibutuhkan. Namun, karena Edy sedang di dalam lapas, dia tidak bisa membawa saksi ataupun bukti dan hanya diwakili oleh istrinya. Apesnya, istri Edy bukan anggota partai sehingga tidak masuk dalam persidangan. “Dan pihak DPC sudah melampirkan bukti-bukti putusan pidana,” imbuhnya.
Sementara itu, kuasa hukum Edy Sulistyo, Hendi Priono mengaku masih ada yang janggal. Misalnya, undangan dari partai tersebut bukan terkait dengan kasus pemberhentian keanggotaan partai, melainkan perihal PAW. “Dalam undangan itu juga dituliskan bahwa undangan tidak bisa diwakilkan. Lha Pak Edy posisinya kan ada di lapas, ya apa mungkin bisa datang dan memberikan penjelasan,”keluhnya. (hai/c1)
