RADAR TULUNGAGUNG – Kabar soal BPNT Mandiri 2026 yang disebut-sebut sudah cair sebesar Rp600.000 ramai beredar di media sosial, khususnya Facebook. Namun setelah ditelusuri, informasi tersebut diduga kuat merupakan hoaks atau hasil editan, sehingga masyarakat diminta tidak langsung mempercayainya.
Isu pencairan BPNT Mandiri 2026 mencuat setelah beredar tangkapan layar saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang menampilkan angka Rp600.000 pada tanggal 6 Februari 2026. Banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berharap bantuan pangan non tunai tahap pertama itu benar-benar sudah masuk ke rekening mereka.
Sayangnya, hasil pengecekan langsung melalui aplikasi Livin’ by Mandiri menunjukkan fakta berbeda. Hingga hari tersebut, saldo bantuan baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun BPNT masih tercatat nol rupiah.
Screenshot Rp600.000 Diduga Editan
Tangkapan layar yang viral memperlihatkan saldo Rp600.043 dengan keterangan bantuan masuk pada Februari 2026. Namun ada kejanggalan yang langsung terlihat, yakni kesalahan penulisan nama bulan.
Pada gambar tersebut, kata “Februari” tertulis tidak sesuai ejaan yang benar. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa gambar kemungkinan telah dimanipulasi.
Untuk memastikan kebenarannya, dilakukan pengecekan pada rekening KPM di salah satu daerah yang mayoritas menggunakan KKS Bank Mandiri. Setelah login ke aplikasi Livin’ by Mandiri dan membuka menu KKS Merah Putih digital, hasilnya menunjukkan belum ada transaksi bantuan masuk.
Tampilan bulan pada aplikasi resmi juga tertulis dengan benar, berbeda dengan screenshot yang beredar. Temuan ini semakin menguatkan dugaan bahwa informasi pencairan BPNT Mandiri 2026 sebesar Rp600.000 belum dapat dipastikan kebenarannya.
Saldo KKS Mandiri Masih Nol
Hasil pengecekan saldo memperlihatkan tidak ada pencairan baik pada Januari maupun awal Februari 2026. Artinya, hingga kini KPM pengguna Bank Mandiri masih perlu bersabar menunggu penyaluran resmi dari pemerintah.
Masyarakat diimbau agar tidak mudah terpancing oleh unggahan media sosial yang belum terverifikasi. Informasi palsu berpotensi menimbulkan kebingungan, bahkan memicu antrean atau kepanikan di ATM maupun agen bank.
Sebagai langkah aman, KPM disarankan mengecek saldo hanya melalui kanal resmi seperti aplikasi mobile banking, ATM, atau pendamping sosial setempat.
Baru Bank BSI yang Dilaporkan Cair
Sementara itu, laporan pencairan bansos tahap awal justru datang dari Bank Syariah Indonesia (BSI), khususnya untuk wilayah Aceh. Penyaluran diduga diprioritaskan karena daerah tersebut terdampak bencana, sehingga membutuhkan percepatan bantuan sosial.
Untuk bank lain, termasuk Mandiri, belum ada pengumuman resmi terkait jadwal pencairan BPNT maupun PKH tahap pertama tahun 2026.
Meski demikian, KPM diharapkan tetap memantau rekening secara berkala. Pemerintah biasanya menyalurkan bansos secara bertahap guna memastikan proses distribusi berjalan lancar.
Jangan Mudah Percaya Informasi Viral
Maraknya kabar palsu tentang bantuan sosial bukanlah hal baru. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan memastikan setiap informasi berasal dari sumber terpercaya.
Jika ada kabar pencairan bansos, langkah terbaik adalah melakukan verifikasi melalui situs resmi pemerintah, bank penyalur, atau pendamping program sosial di daerah masing-masing.
Selain itu, penting bagi penerima bantuan untuk tidak menyebarkan ulang informasi yang belum jelas kebenarannya. Penyebaran hoaks hanya akan memperkeruh situasi dan merugikan banyak pihak.
Harapan Pencairan Sebelum Ramadan
Banyak KPM berharap bantuan BPNT Mandiri 2026 bisa segera disalurkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga, terutama saat harga bahan pokok cenderung meningkat.
Untuk saat ini, masyarakat diminta tetap tenang dan menunggu pengumuman resmi. Selama belum ada konfirmasi dari pemerintah atau bank penyalur, kabar pencairan sebaiknya dianggap sebagai informasi yang perlu diverifikasi.
Dengan demikian, kabar BPNT Mandiri 2026 cair Rp600.000 yang beredar saat ini belum terbukti benar. KPM disarankan rutin mengecek saldo KKS dan hanya mengandalkan informasi dari sumber resmi agar tidak tertipu berita palsu.
Editor : Rosana Mar'atu Solikah