
RADARTULUNGAGUNG.JAWAPOS.COM – Status gawat darurat pandemi Covid-19 telah resmi dicabut. Kendati demikian, layanan kesehatan serta pengobatan pasien Covid-19 di Tulungagung akan tetap dilakukan secara gratis.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mencabut status pandemi Covid-19 di Indonesia pada Rabu (21/6) lalu. Mengetahui hal tersebut, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengatakan, usai status pandemi Covid-19 telah resmi dicabut, secara otomatis peraturan daerah mengikuti kebijakan nasional yang telah berlaku. Kendati demikian, menurutnya, pasien Covid-19 masih tetap ditemukan di Tulungagung. “Sudah dicabut secara nasional, kita menyesuaikan. Sudah endemi juga kan soalnya,” jelasnya Senin (26/6).
Lalu, layanan pengobatan serta vaksinasi Covid-19 akan tetap digratiskan bagi masyarakat Tulungagung. Hal ini lantaran pasien Covid-19 masih tetap ditemukan meskipun tidak sebanyak di tahun sebelumnya. Maka dari itu, layanan kesehatan bagi pasien penderita virus menular ini akan tetap dilakukan secara gratis. “Layanan vaksinasi tetap ada dan pelayanannya tetap gratis. Pasien itu satu atau dua tetap ada dan tetap dibiayai pemerintah daerah,” ucapnya.
Disinggung ihwal pembiayaan vaksinasi yang dilimpahkah ke BPJS Kesehatan, dia mengaku, apabila sudah terdapat keterangan sesuai dengan syarat termasuk juga sesuai dengan kapitasinya, maka akan diklaimkan ke BPJS Kesehatan. “Bahasanya itu diklaimkan. Apabila sudah ada keterangan dan kapitasi yang sesuai, maka akan diklaimkan ke BPJS Kesehatan,” paparnya.
Kemudian, Satgas Pandemi Covid-19 yang merupakan salah satu garda terdepan dari ancaman virus menular tersebut untuk sementara waktu ditiadakan. Namun, tidak menutup kemungkinan di waktu yang akan datang lembaga tersebut dapat aktif kembali. “Lembaganya itu ada, tapi sementara ini kan sedang tidak aktif. Sewaktu-waktu bisa digunakan kembali,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Tulungagung Agung Priyono mengungkapkan bahwasanya hingga kini seluruh jenis vaksinasi termasuk vaksinasi Covid-19 masih belum masuk dalam skema penjaminan jaminan kesehatan nasional (JKN). Pihaknya juga belum mendapat arahan apa pun terkait pengalihan atau pelimpahan biaya vaksinasi yang dimaksud. “Sampai saat ini kami juga masih belum ada arahan apa pun terkait pengalihan itu. Yang jelasm sampai sekarang ini seluruh jenis vaksinasi termasuk vaksinasi Covid-19 masih belum masuk dalam skema penjaminan JKN,” pungkasnya.(ziz/c1/rka)
