BPJS Kesehatan Tekan Defisit Keuangan lewat Program Preventif dan Aplikasi Insiden Terbaru
JAKARTA - BPJS Kesehatan menyiapkan sejumlah strategi dan langkah cepat untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan finansial atau defisit anggaran yang dihadapi badan penyelenggara jaminan sosial tersebut. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujasito memaparkan sejumlah solusi strategis guna menjaga kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Tekanan finansial yang dialami badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan ini dipicu oleh meningkatnya beban klaim penyakit katastropik, pertumbuhan jumlah penduduk, inflasi pembiayaan kesehatan, hingga ekspektasi masyarakat terhadap layanan bermutu. Kondisi tersebut memicu ketidakseimbangan antara beban klaim medis dan pendapatan iuran bulanan yang berada di bawah perhitungan aktuaria.
"Iya, sebuah tantangan berarti. Memang saya hadir pas di saat situasi BPJS Kesehatan ini menghadapi tekanan finansial, baik dari pergeseran penyakit katastrofik, pertumbuhan penduduk, inflasi, kemudian ekspektasi peserta untuk layanan-layanan yang bermutu," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujasito.
Pujasito menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan memiliki pengalaman dalam menghadapi kondisi defisit sejak tahun 2018 dan 2019. Terdapat tiga instrumen regulasi utama yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan anggaran tersebut.
Ketiga instrumen tersebut meliputi pemberian suntikan dana APBN dari pemerintah, penyesuaian tarif iuran peserta, serta penyesuaian manfaat pelayanan medis. Pada tahun 2019, pemerintah telah memberikan suntikan dana APBN untuk menjaga ketahanan keuangan badan penyelenggara.
Menghadapi situasi saat ini, Pujasito menilai penyesuaian manfaat sebaiknya tidak dilakukan agar tidak menimbulkan kegaduhan serta ketidaknyamanan bagi peserta di fasilitas kesehatan. Opsi yang menjadi fokus perhatian adalah pemanfaatan suntikan APBN serta penyesuaian tarif iuran.
Meskipun menghadapi tantangan anggaran, ketahanan keuangan badan penyelenggara saat ini dinilai masih berada dalam batas hitungan aktuaria yang sehat. Lembaga mencatatkan kecukupan cadangan pembayaran klaim sebesar 1,54 bulan.
"Lalu bagaimana kita bisa memastikan program-program preventif ini yang mungkin kita bisa terima di kota besar ini bisa juga diterima di daerah 3T, apalagi dengan kondisi yang kita harus memenuhi timeline defisit ini. Sekali lagi, program penguatan promotif preventif itu tetap harus kita lakukan dalam kondisi apapun," ujar Pujasito.
Penguatan Layanan Primer dan Prolanis Haji
Langkah utama yang ditempuh untuk menekan beban pembiayaan kesehatan adalah memperkuat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai gatekeeper. Penguatan layanan primer ini difokuskan pada pelaksanaan program promotif dan preventif secara konsisten di seluruh wilayah.