Setiap kali takbir Idul Adha bergema, ingatan kolektif kita secara spontan melompat pada kisah pengorbanan di Jabal Rahmah. Sebuah fragmen teologis yang menguji batas paling ekstrem dari keikhlasan seorang hamba bernama Ibrahim AS.
Di ruang publik kita hari ini, ritual penyembelihan hewan kurban telah bertransformasi menjadi syiar yang kolosal. Ribuan hewan ternak disembelih, jutaan kantong daging didistribusikan, dan panggung-panggung seremonial didirikan.
Namun, di tengah gegap gempita tersebut, sebuah pertanyaan mendasar sering kali tertinggal di belakang: di manakah batas tegas antara kesalehan personal yang bersifat ta’abbudi (peribadatan murni) dengan kebijakan sosial yang bersifat publik?
Kerancuan Komparasi: Baitul Mal vs APBN Modern
Secara bahasa, qurban berakar dari kata qaruba yang berarti mendekat. Esensinya adalah ikhtiar sang hamba untuk mendekatkan diri kepada Sang Khaliq melalui penyerahan harta terbaik yang dimilikinya. Dalam fikih klasik, para ulama lintas mazhab menetapkan syarat yang sangat ketat terkait aspek kepemilikan benda yang akan dikurbankan. Syarat tersebut dinamakan Milk ut-Tamm—kepemilikan yang sempurna.
Artinya, hewan yang dikurbankan harus lahir dari rahim kepemilikan personal yang sah, bersih, bebas dari sengketa, dan bukan merupakan hak milik orang lain.
Langkah instan sebagian pihak yang menyamakan begitu saja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) modern dengan institusi Baitul Mal klasik untuk melegalkan kurban massal penguasa sejatinya menghadapi sandungan metodologis (cacat qiyas) yang serius. Secara struktural dan filosofis, keduanya berdiri di atas lanskap hukum yang berbeda.
Baca Juga: Sarasehan dan Pagelaran Seni Wayang Jemblung
Baitul Mal pada masa daulah Islam klasik dikelola dengan pemisahan kepemilikan yang sangat rigid, di mana penguasa memiliki otoritas diskresi mutlak atas pos Fai’ (pendapatan non-perang) untuk dialokasikan langsung pada kebutuhan taktis di lapangan tanpa birokrasi yang rumit.
Sementara itu, APBN modern adalah instrumen hukum positif yang kepemilikannya bersifat konsensual-kolektif milik seluruh rakyat. Setiap rupiah yang dihimpun dari pajak diikat oleh asas legalitas yang ketat, rencana kerja yang kaku, serta wajib berorientasi pada pemenuhan hak-hak konstitusional publik.
Penguasa modern bukanlah sultan yang memegang kunci perbendaharaan absolut; ia hanyalah administrator yang mengelola uang titipan. Memposisikan APBN sekadar sebagai "Baitul Mal gaya baru" yang bisa digeser pemanfaatannya demi mengakomodasi ritual keagamaan yang berlabel personal penguasa adalah sebuah lompatan logika yang tidak tepat secara hukum tata negara.
