Seorang pedagang kain di Pasar Wage Tulungagung, yang sudah empat puluh tahun bergelut di bisnis batik dan biasa dipanggil Pak Hendra, menceritakan hal yang mencemaskan beberapa pekan lalu. Dulu dengan Rp100 juta, dia bisa mendatangkan 50 meter kain berkualitas bagus tiap bulan. Sekarang hanya dapat setengahnya.
Bagi Pak Hendra, angka kurs rupiah yang mendekati Rp18.000 per dolar bukan soal statistik. Itu soal untung yang menipis, stok yang berkurang, dan pelanggan yang mengeluh.
"Pemerintah kan bilang ekonomi lagi bagus," katanya. "Tapi pelanggan saya, para pengrajin batik dari Sumenep dan Madura, juga pada kesulitan. Mereka tanyakan kapan harga bahannya turun. Bagaimana saya jawab?"
Kegelisahan Pak Hendra bukan keluhan sendirian. Rupiah mendekati level Rp18.000 per dolar, nilai terlemah sepanjang sejarah (Bank Indonesia, 2026). Bersamaan dengan itu, Indeks Harga Saham Gabungan anjlok menembus ke bawah level 6.000, bahkan sempat menyentuh 5.939, terendah sejak April 2025 (IDXChannel, 2026).
Ibrahim Assuaibi, pengamat pasar uang, menyebut tekanan ini dipicu kombinasi menguatnya dolar global dan meningkatnya ketidakpastian terhadap arah kebijakan ekonomi domestik (Antaranews, 2026). Sementara itu, Josua Pardede, Chief Economist PermataBank, menilai melemahnya surplus neraca perdagangan Indonesia pada April 2026 ke level terendah enam tahun terakhir turut memperparah sentimen pasar (Kontan, 2026).
Lantas, apa yang kita dengar dari Jakarta? Pidato optimis. Lawatan presiden ke forum-forum internasional. Penampilan menteri ekonomi di podium G20 yang berapi-api menceritakan visi Indonesia sebagai pemimpin ekonomi Asia Tenggara.
Program Makan Bergizi Gratis yang mendapat alokasi anggaran Rp335 triliun dalam APBN 2026 (Tempo, 2025) terus diangkat sebagai bukti keseriusan pemerintah. Tapi ada yang terasa ganjil. Seperti ada siklus yang berulang. Berawal dari lawatan, disambung pidato optimis, lalu pasar kembali memberi sinyal ketidakpercayaan. Seolah pasar dan pemerintah berbicara dalam bahasa yang berbeda.
Dan memang begitu adanya. Pasar tidak membaca siaran pers. Pasar membaca kualitas belanja negara, konsistensi kebijakan, dan fondasi produktivitas yang nyata. Target defisit APBN tahun ini 2,5 persen dari PDB, sementara proyeksi pertumbuhan direvisi ke bawah menjadi 5,1 persen dan beban bunga utang terus membesar (Kementerian Keuangan RI, 2025).
Bank Indonesia bahkan harus menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin secara mengejutkan demi meredam tekanan inflasi dan menjaga nilai tukar (Kontan, 2026). Kebijakan defensif semacam itu bukan sinyal kepercayaan diri. Itu sinyal kewaspadaan.
Dampaknya terasa nyata di lapangan. Industri batik di Tulungagung, Sumenep, dan Madura menghadapi tekanan berlipat karena bahan baku impor kian mahal, sementara UMK Tulungagung 2025 yang ditetapkan sebesar Rp2.470.800 per bulan (Gubernur Jawa Timur, 2024) belum diikuti kenaikan produktivitas yang sebanding. Sejumlah pembeli dari pasar ekspor mulai mempertimbangkan ulang keputusan mereka, bukan semata karena harga, melainkan karena ketidakpastian kondisi ekonomi Indonesia yang membuat mereka ragu membuat komitmen jangka panjang. Kepercayaan yang hilang jauh lebih mahal dari kurs yang melemah.
