Program Sekolah Rakyat Kemensos Prabowo Capai 166 Lokasi, Ini Target hingga Progres Tahap 2
JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia terus menggenjot efektivitas pelaksanaan program Sekolah Rakyat di seluruh penjuru tanah air sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program pendidikan berasrama yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos) ini dihadirkan untuk menjamin hak pendidikan masyarakat kurang mampu sesuai amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.
Penyelenggaraan program nasional tersebut secara resmi memiliki payung hukum kuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Regulasi ini menunjuk langsung Kementerian Sosial sebagai instansi pelaksana utama untuk mengedepankan pembentukan karakter serta kecakapan hidup (life skills) siswa dengan seluruh biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto tercatat telah meresmikan sebanyak 166 unit Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi serta 131 kabupaten dan kota. Penerima manfaat program ini disaring secara ketat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar sasaran bantuan tepat jatuh ke tangan keluarga prasejahtera.
Data Penerima Manfaat dan Target Kapasitas Siswa
Jika dibandingkan dengan total angka penduduk miskin ekstrem di Indonesia yang saat ini mencapai 2,38 juta jiwa, daya tampung peserta didik program ini masih terus ditingkatkan. Jumlah siswa yang telah merasakan manfaat fasilitas pendidikan gratis tersebut tercatat baru berada di kisaran 15.000 anak.
Guna memperluas jangkauan penanganan kemiskinan, pemerintah memasang target jangka panjang untuk mendongkrak kapasitas tampung hingga mencapai 400.000 siswa. Lonjakan target peserta didik ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah anak dari keluarga miskin ekstrem.
Pemerhati pendidikan, Indra Karismiaji, menilai bahwa inisiatif dan gagasan pemerintah dalam mendirikan Sekolah Rakyat memiliki niat yang sangat baik. Kendati demikian, ia memberikan catatan kritis bahwa evaluasi program tidak boleh berhenti pada dampaknya bagi anak miskin semata, melainkan harus dipastikan apakah sistem ini memperkuat pendidikan nasional atau justru menciptakan fragmentasi baru.
Sorotan Pengamat dan Konsep Sekolah Berasrama
Pro dan kontra terkait efektivitas pola pendidikan berasrama turut menjadi perhatian para pakar. Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listiarti, berpandangan bahwa konsep asrama perlu disesuaikan dengan jenjang usia dan kondisi psikologis anak. Ia menyoroti fenomena anak-anak prasejahtera yang tetap ingin bekerja mencari uang, sehingga bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berbasis komunitas dinilai bisa menjadi alternatif relevan.
Di sisi lain, Ketua Formatur Sekolah Rakyat, Muhammad Nuh, menegaskan bahwa desain sekolah berasrama sengaja dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Menurutnya, sistem asrama berfungsi mengisolasi anak dari pengaruh kegiatan negatif sekaligus membentuk karakter baru di tengah kondisi lingkungan asal yang kurang mendukung.
Dukungan terhadap pembentukan karakter peserta didik juga melibatkan kerja sama lintas lembaga. Kementerian Sosial membeberkan adanya skema kolaborasi antara Markas Besar (Mabes) TNI dan Kemensos di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan (Kemenhan), di mana akan ditempatkan lima taruna di setiap sekolah untuk membimbing guru dan siswa dalam hal kedisiplinan serta kerapian.
