Pemerintah Mulai Program Makan Bergizi Gratis 2026, BGN Targetkan Zero Defect dan 82,9 Juta Penerima Manfaat

JAKARTA – Pemerintah resmi memulai kembali pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal 2026. Memasuki tahun kedua pelaksanaannya, program ini tidak hanya menargetkan perluasan jumlah penerima manfaat, tetapi juga peningkatan kualitas layanan melalui penerapan standar zero defect.
Hari pertama pelaksanaan Program MBG 2026 ditandai dengan kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, ke SD Negeri Kalibaru 01 Pagi. Kunjungan tersebut menjadi tindak lanjut pemerintah sekaligus bentuk kepedulian terhadap insiden yang pernah terjadi di sekolah tersebut pada Desember 2025.
Selama satu tahun pelaksanaan, Program Makan Bergizi Gratis telah menunjukkan perkembangan signifikan. Badan Gizi Nasional mencatat lebih dari 19.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di berbagai daerah.
Melalui jaringan tersebut, program telah menjangkau sekitar 55,1 juta penerima manfaat, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga peserta didik berusia maksimal 18 tahun.
Menurut Dadan Hindayana, program ini merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Ia menegaskan bahwa kecukupan gizi menjadi kebutuhan dasar yang sangat menentukan proses tumbuh kembang seseorang. Karena itu, pemerintah memprioritaskan kelompok rentan dan anak usia sekolah sebagai sasaran utama Program MBG.
Memasuki tahun 2026, pemerintah menetapkan standar pelaksanaan yang lebih tinggi. Sesuai arahan Presiden, seluruh penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis ditargetkan menerapkan prinsip zero defect atau meminimalkan kesalahan dalam setiap proses pelayanan.
Peningkatan kualitas tersebut dilakukan bersamaan dengan upaya memperluas cakupan penerima manfaat. Pemerintah menargetkan sebanyak 82,9 juta masyarakat dapat menerima manfaat Program MBG secara bertahap sepanjang tahun ini.
Dadan mengakui bahwa selama tahun pertama pelaksanaan masih ditemukan sejumlah kekurangan. Namun, berbagai evaluasi telah dilakukan agar penyelenggaraan program menjadi semakin baik.
Selain memperbaiki sistem distribusi, pemerintah juga akan memperkuat mekanisme pengawasan sehingga pelayanan dapat berjalan lebih aman, tepat sasaran, dan berkualitas.



