TPG THR 100% 2026 Belum Cair, Regulasi Disebut Sudah Ada
JAKARTA - TPG THR 100% 2026 menjadi pembahasan di berbagai grup guru setelah muncul unggahan yang menyebut pencairan tunjangan profesi guru sebagai komponen THR telah diatur dalam PMK Nomor 13 Tahun 2026. Namun, hingga kini belum terpantau realisasi untuk anggaran 2026.
Narasi tersebut ramai dibagikan dan memicu pertanyaan guru mengenai kepastian pencairannya. Dalam video kanal Guru Abad 21, informasi itu kemudian ditelusuri dengan melihat regulasi yang disebut dalam unggahan.
Hasil penelusuran dalam video menyebut PMK Nomor 13 Tahun 2026 memang merupakan regulasi tentang THR dan gaji ke-13 tahun 2026. Namun, aturan tersebut disebut tidak secara langsung mencantumkan ketentuan mengenai TPG sebagai THR 100 persen.
Baca Juga: September 2026 Ada 3 Pencairan untuk Guru, TPG hingga TPP Daerah
Meski begitu, penjelasan dalam video menyebut terdapat regulasi turunan di bawah Kementerian Keuangan yang mengatur teknis pemberian tambahan tunjangan profesi tersebut. Selain itu, landasan mengenai tambahan TPG juga disebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026.
Landasan TPG THR 100 Persen Disebut Ada
Dalam video tersebut dijelaskan bahwa PP Nomor 9 Tahun 2026 memuat ketentuan bagi guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN serta tidak menerima tunjangan kinerja.
Ketentuan itu menyebut guru dan dosen dalam kondisi tersebut dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam satu bulan.
"Jadi kembali ke postingan yang ramai di grup memang terkait tambahan TPG THR ini memang ada," kata narator dalam video.
Dengan demikian, narasi mengenai tambahan TPG sebagai bagian dari THR disebut memiliki landasan regulasi. Namun, keberadaan dasar hukum tersebut tidak berarti pencairan untuk 2026 sudah terealisasi.
Hal tersebut menjadi poin penting yang perlu dibedakan. Regulasi disebut sudah tersedia, tetapi realisasi pencairan TPG THR 100% untuk anggaran 2026 belum terpantau.
Video tersebut juga menyebut PMK yang ramai dibicarakan bukan regulasi yang baru diterbitkan pada September. Aturan itu disebut sudah ada sejak Maret 2026.
