SKTP September 2026 Siap Terbit, Guru Bisa Cek Info GTK dan TPG Akhir Bulan

JAKARTA - Kabar terbaru mengenai SKTP September 2026 mulai menjadi perhatian guru di berbagai daerah.
Status Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) disebut mulai masuk tahap siap SK setelah proses penarikan data, verifikasi, dan validasi selesai. Informasi yang beredar menyebut status tersebut mulai terpantau pada 20 September 2026.
Bagi guru yang menunggu SKTP September 2026, perkembangan ini menjadi salah satu tahapan penting sebelum tunjangan profesi guru (TPG) diproses.
Status siap SK atau kode 7 menunjukkan proses administrasi telah berjalan, meski penerbitan SKTP dan pencairan TPG merupakan dua tahapan yang berbeda.
Lantas, kapan SKTP September 2026 diperkirakan terbit dan apakah pergantian Menteri Keuangan akan memengaruhi pencairan TPG ?
SKTP September 2026 Mulai Masuk Tahap Siap SK
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam video YouTube Guru Abad 21, status SKTP pada 20 September disebut sudah berada pada tahap siap SK. Sebelumnya, data guru telah melewati proses penarikan data serta verifikasi dan validasi.
Status tersebut menjadi sinyal bahwa proses administrasi menuju penerbitan SKTP telah bergerak. Guru tetap disarankan memantau Info GTK secara berkala karena tampilan status di layanan tersebut dapat mengikuti proses pembaruan data.
Namun, guru perlu membedakan antara SKTP yang terbit dengan dana TPG yang sudah masuk rekening. Terbitnya SKTP merupakan bagian dari proses administrasi, sedangkan pencairan membutuhkan tahapan berikutnya.
Dalam informasi yang beredar di kalangan guru, pencairan TPG September diperkirakan berlangsung pada akhir bulan. Akan tetapi, belum terdapat pengumuman resmi yang menetapkan tanggal universal 24 sampai 30 September 2026 sebagai jadwal pencairan bagi seluruh guru. Karena itu, tanggal tersebut sebaiknya dipahami sebagai estimasi, bukan jadwal resmi pemerintah.
Pergantian Menteri Keuangan Jadi Perhatian Guru
Selain perkembangan SKTP, pergantian Menteri Keuangan juga menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan kebijakan tunjangan guru.



