DPR Soroti Anggaran Pengawasan Kemendikdasmen Rp77 Miliar, Ini yang Dipersoalkan
JAKARTA - Pembahasan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi perhatian setelah Fraksi Partai Golkar menyoroti pembagian anggaran, khususnya dana pengawasan yang disebut sekitar Rp77 miliar di tengah total anggaran Rp89,1 triliun.
Dalam rapat tersebut, Golkar menyatakan mendukung usulan anggaran kementerian, tetapi meminta klarifikasi mengenai kecukupan biaya pengawasan, penurunan anggaran dukungan manajemen, serta perhitungan kebutuhan guru. Sejumlah rincian dinilai perlu diperiksa sebelum keputusan akhir diambil agar pelaksanaan program pendidikan tidak terkendala.
Total Anggaran Rp89,1 Triliun Perlu Diperiksa
Dalam pembahasan anggaran, pagu Kemendikdasmen disebut meningkat dari Rp61,1 triliun menjadi Rp89,1 triliun. Kenaikan sekitar Rp28 triliun tersebut dijelaskan terdiri atas Rp5 triliun untuk PPKn dan Rp23 triliun untuk program prioritas lainnya, termasuk alokasi yang diarahkan bagi gaji dan tunjangan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Fraksi Partai Golkar menyampaikan persetujuan terhadap besaran anggaran tersebut. Namun, fraksi itu meminta agar distribusi dana diperiksa kembali berdasarkan kebutuhan nyata dan tugas masing-masing unit utama.
Persoalan yang disoroti bukan hanya besarnya tambahan anggaran, melainkan bagaimana dana tersebut dibagi untuk mendukung seluruh program. Penambahan kegiatan tanpa dukungan operasional yang memadai dikhawatirkan menghambat pencapaian target kementerian.
Karena itu, kementerian diminta memberikan penjelasan terperinci mengenai dasar perhitungan setiap pos belanja sebelum seluruh alokasi disepakati.
Anggaran Pengawasan Jadi Catatan Penting
Salah satu sorotan utama dalam rapat adalah anggaran pengawasan yang disebut sekitar Rp77 miliar. Angka tersebut dibandingkan dengan total anggaran Kemendikdasmen sebesar Rp89,1 triliun.
Pihak yang menyampaikan pandangan dalam rapat mempertanyakan apakah dana pengawasan tersebut cukup untuk mengawal pelaksanaan berbagai program pendidikan. Besarnya anggaran kementerian dinilai perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai.
Pengawasan berperan memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukan, program dilaksanakan berdasarkan target, dan potensi penyimpangan dapat dicegah. Tanpa perhitungan yang jelas, efektivitas penggunaan anggaran berisiko sulit dievaluasi secara menyeluruh.
Golkar meminta kementerian menjelaskan dasar penetapan anggaran pengawasan sekaligus menghitung kembali kebutuhan berdasarkan beban kerja. Namun, kecukupan anggaran tersebut tetap memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai cakupan pengawasan, jumlah kegiatan, dan kebutuhan operasional yang harus ditanggung.
