Krisis BBM Bali Disorot DPRD, Pertamina Diminta Beri Kompensasi kepada Masyarakat
RADARTULUNGAGUNG,JAWAPOS.COM - Krisis BBM Bali yang sempat memicu antrean panjang di sejumlah SPBU kini menjadi sorotan DPRD Provinsi Bali. Dalam rapat paripurna pada Senin (26/10/2026), sejumlah fraksi mengusulkan langkah perbaikan distribusi hingga meminta Pertamina memberikan kompensasi kepada masyarakat.
Empat fraksi yang menyampaikan pandangan tersebut adalah PDI Perjuangan, Gerindra-PSI, Golkar, dan Demokrat-Nasdem. Mereka menilai gangguan pasokan BBM harus menjadi evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali menghambat aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
DPRD Bali Usulkan Pemantauan Stok BBM secara Real-Time
Fraksi Gerindra-PSI mengusulkan penyediaan kanal informasi digital yang menampilkan ketersediaan BBM di setiap SPBU secara real-time. Informasi tersebut diharapkan membantu masyarakat menemukan SPBU yang masih memiliki stok sehingga antrean kendaraan dapat dikurangi.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah memperkuat sistem antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi gangguan pasokan energi.
Fraksi Golkar juga mengusulkan pembentukan Badan Koordinasi Penanganan dan Ketahanan Pasokan BBM Provinsi Bali. Jika badan khusus belum diperlukan, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pembentukan unit koordinasi dengan kewenangan yang jelas.
Baca Juga: Lineup MAMA Awards 2026 Resmi Diumumkan, BIGBANG hingga ENHYPEN Siap Tampil
Pertamina Diminta Beri Kompensasi kepada Warga
Fraksi Demokrat-Nasdem mengambil sikap lebih tegas dengan menuntut pertanggungjawaban Pertamina atas krisis BBM yang terjadi sejak 12 Oktober 2026.
Anggota Fraksi Demokrat-Nasdem, I Komang Wirawan, menyebut kelangkaan tersebut menimbulkan keresahan, mengganggu stabilitas ekonomi, serta meningkatkan biaya kebutuhan masyarakat. Kerugian warga bahkan ditaksir mencapai triliunan rupiah menurut fraksi tersebut.
Fraksi Demokrat-Nasdem mengusulkan pemberian kompensasi melalui penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Mereka juga meminta Pertamina memperbaiki manajemen distribusi BBM agar gangguan serupa tidak terulang.
Usulan kompensasi tersebut merupakan tuntutan fraksi DPRD, bukan keputusan resmi yang menyatakan Pertamina telah menyetujui pembayaran kepada masyarakat.
Ketahanan Energi Bali Perlu Diperkuat
DPRD Bali berharap pemerintah daerah dan pihak terkait memperkuat koordinasi untuk menjamin ketersediaan BBM dan gas. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran transportasi, distribusi barang, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
