Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DTSEN Jadi Acuan Bansos, BPS Bertugas Mengelola Data dan Pemeringkatan Kesejahteraan

W

Advertisement

Advertisement

DTSEN menjadi acuan data bansos nasional. Simak peran BPS, pemerintah daerah, dan pentingnya pemutakhiran data penerima.
DTSEN menjadi acuan data bansos nasional. Simak peran BPS, pemerintah daerah, dan pentingnya pemutakhiran data penerima.

 

JAKARTA – Pemerintah memperkuat penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi perbedaan data antarinstansi sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran program pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.

Advertisement

Dasar kebijakan tersebut adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN yang ditetapkan pada 5 Februari 2025. Melalui instruksi ini, pemerintah mendorong integrasi data sosial dan ekonomi agar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah menggunakan rujukan data yang terpadu.

Dalam pemaparan mengenai pemutakhiran data, disampaikan bahwa sebelumnya sejumlah kementerian dan pemerintah daerah memiliki basis data masing-masing. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan informasi ketika pemerintah menentukan penerima bantuan maupun menyusun program pembangunan.

Dengan DTSEN, pemerintah berupaya menyatukan berbagai sumber data menjadi satu rujukan nasional. Namun, kualitas data tetap bergantung pada kerja bersama dalam memperbarui informasi dan memeriksa kondisi masyarakat di lapangan.

BPS Memiliki Peran dalam Pengelolaan DTSEN

Dalam sistem DTSEN, Badan Pusat Statistik (BPS) mendapat tugas penting untuk mengintegrasikan dan mengelola data sosial ekonomi nasional. Peran tersebut diperkuat melalui Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyusunan dan Pengelolaan DTSEN.

Meski demikian, pemutakhiran data bukan hanya menjadi pekerjaan BPS. Kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat juga memiliki peran dalam menyampaikan informasi terbaru. Data yang dikumpulkan kemudian diproses melalui mekanisme integrasi, pemeriksaan, dan penjaminan kualitas.

Karena itu, pemerintah daerah tidak cukup hanya menyerahkan data lama. Dinas sosial bersama perangkat daerah hingga desa dan kelurahan perlu membantu memastikan informasi keluarga sesuai dengan keadaan sebenarnya.

1,9 Juta dari 12 Juta KPM Disebut Tidak Memenuhi Syarat

Dalam pemaparan tersebut, Menteri Sosial juga menyinggung hasil pemeriksaan terhadap sekitar 12 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Dari jumlah tersebut, lebih dari 1,9 juta penerima disebut terindikasi tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial.

Angka tersebut pernah disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam pembahasan mengenai perbaikan ketepatan sasaran bantuan sosial pada 2025. Pemeriksaan dilakukan untuk menemukan penerima yang tidak lagi sesuai dengan kriteria program.

Temuan itu menjadi salah satu alasan pemerintah memperkuat proses verifikasi dan pemutakhiran data. Namun, angka hasil pemeriksaan tersebut harus dipahami sesuai cakupan dan periode pendataannya, bukan dianggap sebagai jumlah penerima yang otomatis dicoret secara nasional pada setiap periode penyaluran.

Dalam pemaparan yang sama juga disebut adanya persoalan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Data tersebut perlu diperiksa kembali agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang memenuhi kriteria.

Ketidaktepatan Sasaran Bansos Menjadi Perhatian

Pemerintah turut menyoroti persoalan ketidaktepatan sasaran pada sejumlah program bantuan. Dalam paparan yang mengutip data Dewan Ekonomi Nasional, ketidaktepatan sasaran PKH dan bantuan sembako disebut mencapai sekitar 45 persen. Program Indonesia Pintar (PIP) juga disebut memiliki angka ketidaktepatan sasaran sebesar 43,2 persen.

Angka tersebut merupakan klaim yang disampaikan dalam paparan dan perlu dilihat berdasarkan sumber estimasi, metode penghitungan, serta periode data yang digunakan. Angka itu tidak serta-merta menggambarkan kondisi seluruh penerima bantuan pada 2026.

Persoalan ketepatan sasaran menjadi penting karena anggaran bantuan sosial dan subsidi pemerintah memiliki nilai yang besar. Jika data penerima tidak akurat, program berisiko tidak memberikan manfaat secara optimal kepada keluarga yang paling membutuhkan.

Data DTSEN Bersifat Dinamis dan Harus Diperbarui

Data sosial ekonomi masyarakat dapat berubah setiap waktu. Ada keluarga yang mengalami kelahiran, kematian, pernikahan, perpindahan tempat tinggal, perubahan pekerjaan, maupun peningkatan atau penurunan kondisi ekonomi.

Oleh sebab itu, DTSEN tidak dapat hanya mengandalkan data lama. Pemutakhiran harus dilakukan secara berkelanjutan agar perubahan kondisi keluarga dapat tercatat.

Masyarakat juga diminta memberikan informasi secara jujur saat pendataan. Informasi mengenai pekerjaan, pendidikan, kepemilikan aset, dan kondisi rumah perlu disampaikan sesuai keadaan sebenarnya. Data yang tidak sesuai dapat memengaruhi hasil penghitungan tingkat kesejahteraan.

Dinas Sosial Daerah Diminta Memperkuat Pemutakhiran

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung kualitas DTSEN. Dinas sosial menjadi salah satu unsur yang membantu proses pengumpulan informasi, menerima usulan masyarakat, serta berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan.

Dalam pemaparan tersebut, pemerintah daerah juga didorong memperkuat sumber daya manusia dan dukungan anggaran bagi dinas sosial. Sebab, proses pemutakhiran data membutuhkan petugas yang memadai, koordinasi lintas instansi, serta pemeriksaan kondisi masyarakat di lapangan.

Pada akhirnya, penggunaan DTSEN diharapkan membuat kebijakan bantuan sosial lebih terarah. Data yang terpadu, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi salah satu fondasi agar PKH, bantuan sembako, PBI-JK, serta program pemerintah lainnya dapat menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Advertisement
Editor : Widiya Putri Mahardika
Sumber : Arfan Saputra Channel

Artikel Terkait

Desil 6 Tidak Layak Terima Bansos? Begini Cara Ajukan Sanggahan Lewat Cek Bansos

Desil 6 Tidak Layak Terima Bansos? Begini Cara Ajukan Sanggahan Lewat Cek Bansos

Desil 6 tidak layak bansos? Simak cara mengajukan sanggahan dan memperbarui data keluarga lewat website Cek Bansos Kemensos.

Cara Cek Desil Bansos Lewat HP Tanpa Aplikasi, Cukup Pakai NIK KTP

Cara Cek Desil Bansos Lewat HP Tanpa Aplikasi, Cukup Pakai NIK KTP

Cara cek desil bansos lewat HP tanpa aplikasi. Cukup masukkan NIK KTP di situs resmi Kemensos.

Jangan Sampai Salah! Ini 3 Cara Cek Desil Bansos 2026, Cukup Siapkan NIK

Jangan Sampai Salah! Ini 3 Cara Cek Desil Bansos 2026, Cukup Siapkan NIK

Cara cek desil bansos 2026 melalui 3 metode menggunakan HP dan NIK untuk mengetahui posisi kesejahteraan keluarga.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer