16 Forum PPPK Perjuangkan Alih Status Jadi PNS, Ini Progres dan Tuntutannya

JAKARTA – Wacana pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali disuarakan oleh sejumlah organisasi profesi. Sebanyak 16 forum PPPK yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih disebut tengah menyiapkan langkah bersama untuk memperjuangkan kepastian status, karier, perlindungan profesi, hingga peluang perubahan status menjadi PNS.
Perjuangan tersebut dibahas setelah perwakilan Aliansi Merah Putih melakukan audiensi dengan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI. Dalam pertemuan itu, organisasi PPPK lintas profesi didorong menyusun langkah yang lebih strategis, sistematis, dan terkoordinasi.
Informasi mengenai konsolidasi tersebut disampaikan dalam sebuah video yang membahas perkembangan aspirasi alih status PPPK menjadi PNS. Salah satu agenda yang direncanakan adalah konsolidasi nasional dengan melibatkan 16 forum PPPK.
Aliansi PPPK Siapkan Naskah Kebijakan
Ketua Aliansi Merah Putih, sebagaimana disampaikan dalam pemberitaan mengenai audiensi tersebut, menyebut pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima dan anggota Komisi II Giri Ramanda Kiemas menjadi bagian dari upaya menyampaikan aspirasi PPPK lintas profesi.
Salah satu tindak lanjut yang dibahas adalah penyusunan naskah kebijakan baru secara komprehensif. Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pembahasan regulasi mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk aturan pelaksanaan manajemen ASN.
Penyusunan naskah kebijakan dinilai penting agar aspirasi PPPK tidak hanya disampaikan melalui tuntutan, tetapi juga dilengkapi rumusan dan dasar pertimbangan yang dapat dikaji oleh pembentuk kebijakan.
Ada Target Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Dalam rencana perjuangan yang disampaikan, terdapat dua sasaran utama. Target jangka pendek meliputi penguatan status PPPK, kepastian jenjang karier, serta perlindungan profesi bagi ASN berstatus PPPK.
Sementara itu, target jangka panjang yang diperjuangkan adalah pengalihan status PPPK menjadi PNS melalui mekanisme kebijakan yang konstitusional dan memiliki dasar hukum.
Aliansi juga disebut akan menyusun jadwal perjuangan atau timeline yang terukur. Dengan demikian, setiap tahapan memiliki target dan strategi yang jelas, mulai dari konsolidasi organisasi hingga penyampaian usulan kepada lembaga negara terkait.
Langkah konsolidasi lintas profesi diharapkan dapat menyatukan aspirasi PPPK dari berbagai bidang pekerjaan. Namun, dukungan terhadap gagasan tersebut tetap perlu dibedakan dari keputusan resmi pemerintah mengenai perubahan status kepegawaian.
Alih Status PPPK Menjadi PNS Belum Berlaku
Hingga saat ini, aspirasi pengalihan status PPPK menjadi PNS belum dapat dianggap sebagai kebijakan yang telah disetujui atau resmi diberlakukan pemerintah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN masih menjadi dasar hukum yang membedakan PNS dan PPPK sebagai dua jenis Pegawai ASN.
Karena itu, rencana penyusunan naskah kebijakan dan pembahasan perubahan regulasi belum otomatis berarti PPPK akan diangkat menjadi PNS. Usulan tersebut masih harus melalui proses legislasi, pembahasan substansi, serta penetapan aturan apabila nantinya disepakati.
UU Nomor 20 Tahun 2023 juga mengatur jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi Pegawai ASN. Pasal 22 menyebut ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembahasan kepastian kesejahteraan ASN.
Konsolidasi Nasional Jadi Agenda Berikutnya
Sebanyak 16 forum PPPK dalam Aliansi Merah Putih disebut akan melanjutkan koordinasi melalui konsolidasi nasional. Agenda ini diarahkan untuk menyatukan rumusan tuntutan serta menentukan strategi penyampaian aspirasi kepada DPR dan pemerintah.
Selain memperjuangkan alih status, organisasi tersebut juga mengangkat kebutuhan akan kepastian karier dan perlindungan profesi. Dua hal itu menjadi sasaran jangka pendek yang dapat diperjuangkan melalui penyempurnaan kebijakan manajemen ASN.
Bagi PPPK, perkembangan ini menjadi informasi penting untuk dipantau. Namun, para pegawai perlu tetap mengacu pada pengumuman resmi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bukan menganggap wacana alih status sebagai keputusan pengangkatan.
Dengan demikian, perjuangan 16 forum PPPK saat ini masih berada pada tahap konsolidasi dan penyusunan usulan kebijakan. Kepastian apakah alih status menjadi PNS dapat diwujudkan akan bergantung pada hasil pembahasan serta keputusan resmi pembentuk undang-undang dan pemerintah.



