Radar Tulungagung - Survei kepuasan publik Prabowo kembali menjadi sorotan setelah Indikator Politik Indonesia merilis temuan terbaru pada Januari 2026. Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen.
Angka survei kepuasan publik Prabowo itu terdiri atas 13 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 66,9 persen cukup puas terhadap kinerja kepala negara. Sementara itu, 17 persen responden mengaku kurang puas dan sisanya menyatakan tidak puas sama sekali.
Survei kepuasan publik Prabowo ini dilakukan terhadap warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, berbeda dengan metode yang digunakan oleh Transparansi Internasional Indonesia (TII) dalam mengukur Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Perbedaan metodologi inilah yang memunculkan diskusi panjang terkait persepsi publik dan realitas pemberantasan korupsi.
Baca Juga: Sambut Ramadan, Kelurahan Botoran Tulungagung Lestarikan Tradisi Gugur Gunung Bersihkan Pemakaman
Perbedaan Metodologi Survei dan IPK
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa survei yang dilakukan lembaganya berbasis pada responden pemilih dengan metode stratified multistage random sampling. Kerangka sampel mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk variabel demografi seperti pendidikan, gender, etnis, dan agama.
Sebaliknya, TII melibatkan kalangan expert dan pebisnis dalam menilai perkembangan korupsi. Kelompok ini dinilai memiliki pengalaman langsung berinteraksi dengan pejabat publik dan dunia usaha, sehingga dianggap lebih well-informed.
Burhanuddin mengakui, dari perspektif akademik, penilaian expert memiliki keunggulan karena berbasis pengalaman langsung. Namun dalam sistem demokrasi, suara masyarakat umum tetap memiliki bobot yang sama, terlepas dari tingkat pendidikan mereka.
Data Indikator menunjukkan bahwa sekitar 50 persen pemilih Indonesia berpendidikan menengah ke bawah, bahkan 34-35 persen hanya lulusan SD atau tidak tamat SD. Meski begitu, dalam logika demokrasi, persepsi mereka tetap sah sebagai representasi opini publik.
Faktor Pemulihan Kepercayaan Publik
Burhanuddin juga mengungkapkan bahwa angka 79,9 persen tersebut menunjukkan pemulihan (recovery) dibandingkan September 2025, saat approval rating Prabowo sempat menurun. Penurunan kala itu terjadi pasca kerusuhan masif pada akhir Agustus 2025 yang memengaruhi evaluasi publik terhadap kondisi nasional.
Sejak Oktober hingga Januari 2026, terjadi rebound kepercayaan publik. Ada beberapa faktor pendorong. Pertama, faktor ekonomi. Pemerintah menggulirkan bantuan langsung tunai (BLT) dan bansos pangan selama tiga bulan berturut-turut.
Kedua, belanja pemerintah (government spending) meningkat signifikan pada kuartal IV 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,39 persen. Momentum Natal dan Tahun Baru juga memberi efek psikologis positif pada persepsi masyarakat di awal 2026.
Namun ketika ditanya alasan utama kepuasan, dua hal paling dominan muncul: komitmen pemberantasan korupsi dan banyaknya bantuan sosial yang diberikan pemerintah.
Kontras dengan Indeks Persepsi Korupsi
Menariknya, di saat survei kepuasan publik Prabowo menunjukkan angka tinggi, Indeks Persepsi Korupsi versi TII justru mengalami penurunan tiga poin.
Burhanuddin menilai hal ini tidak serta-merta kontradiktif. Persepsi publik bisa dipengaruhi oleh narasi dan simbol politik. Misalnya, kehadiran Presiden dalam agenda pengembalian aset hasil korupsi bersama kejaksaan atau pernyataan keras terhadap koruptor.
Namun, publik juga tetap kritis. Dalam survei yang sama, 61 persen responden tidak percaya bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepenuhnya bersih dari praktik korupsi. Artinya, masyarakat bisa mengapresiasi komitmen presiden, tetapi tetap meragukan implementasi di lapangan.
Respons Kritis Mahasiswa
Diskusi terkait hasil survei ini juga mendapat tanggapan dari kalangan mahasiswa. Beberapa mahasiswa mempertanyakan validitas persepsi publik, terutama jika sebagian responden memiliki keterbatasan informasi dan edukasi soal korupsi.
Mereka menilai korupsi masih marak di berbagai lini, mulai dari pemerintah daerah hingga pusat. Mahasiswa menuntut bukti konkret bahwa kabinet dan birokrasi benar-benar bebas dari praktik koruptif.
Burhanuddin menanggapi bahwa temuan survei tidak serta-merta menilai efektivitas sistem pemberantasan korupsi. Data hanya merekam persepsi publik pada periode tertentu.
Ia juga mencatat adanya efek partisan dan generasi. Sebanyak 86 persen pemilih Generasi Z (Gen Z) di luar Jakarta mengaku puas terhadap kinerja Prabowo. Sementara di Jakarta, tingkat kepuasan hanya sekitar 52 persen.
Fenomena ini menunjukkan adanya faktor kelas sosial dan wilayah dalam membentuk opini publik. Persepsi politik tidak semata-mata teknokratis, tetapi juga dipengaruhi preferensi politik dan pengalaman sosial.
Tantangan Pemerintah
Tingginya survei kepuasan publik Prabowo menjadi sinyal positif bagi pemerintah. Namun, tantangan terbesar adalah membuktikan bahwa komitmen pemberantasan korupsi bukan sekadar narasi.
Mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menegaskan pentingnya pengawasan yang kuat, sistem pencegahan yang konsisten, serta penegakan hukum tanpa tebang pilih.
Di tengah dinamika tersebut, survei ini memperlihatkan satu hal: publik Indonesia tidak sepenuhnya hitam putih dalam menilai pemerintah. Mereka bisa merasa puas, tetapi tetap menyimpan kritik terhadap aspek tertentu.
Ke depan, konsistensi kebijakan dan integritas implementasi akan menjadi penentu apakah tingkat kepuasan ini bertahan atau kembali terkoreksi.
Editor : Edo Trianto