Konversi Motor Listrik 2027 Diusulkan Rp635 Miliar, Sasar 63.000 Unit Kendaraan
RADARTULUNGAGUNG,JAWAPOS.COM - Konversi motor listrik 2027 diusulkan mendapat anggaran Rp635,24 miliar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Program ini ditargetkan menjangkau 63.000 unit kendaraan sebagai bagian dari upaya mendorong elektrifikasi transportasi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan usulan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR di Jakarta, Senin (31/8/2026). Jika dibandingkan dengan target penerima, anggaran yang diajukan setara rata-rata sekitar Rp10 juta per unit motor.
ESDM Usulkan Anggaran Konversi Kompor Listrik
Program elektrifikasi yang disiapkan ESDM tidak hanya menyasar kendaraan. Pemerintah juga mengusulkan anggaran Rp815,56 miliar untuk program konversi kompor listrik.
Kedua program tersebut masuk dalam pagu indikatif program strategis infrastruktur Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Total anggaran untuk kedua program itu mencapai sekitar Rp1,45 triliun.
Selain itu, ESDM mengusulkan Rp58,58 miliar untuk pembangunan tiga unit pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). Program yang direncanakan berlangsung pada 2027–2028 tersebut menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur energi.
Anggaran ESDM 2027 Naik 26,11 Persen
Secara keseluruhan, Kementerian ESDM mengajukan anggaran sekitar Rp27,33 triliun untuk 2027. Jumlah tersebut meningkat 26,11 persen dibandingkan pagu anggaran 2026 sebesar Rp21,67 triliun.
Bahlil menyebut sekitar Rp22,51 triliun atau 82 persen dari total usulan anggaran akan dialokasikan untuk program kerakyatan.
Porsi anggaran terbesar diusulkan untuk Direktorat Jenderal Minyak dan Gas sebesar Rp11,34 triliun. Berikutnya, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mendapat usulan Rp10,44 triliun.
Sementara itu, Ditjen EBTKE memperoleh usulan anggaran Rp1,81 triliun. Alokasi lainnya mencakup BPSDM ESDM sebesar Rp874,90 miliar, Badan Geologi Rp774,83 miliar, dan Ditjen Minerba Rp702,53 miliar.
Sisa anggaran direncanakan untuk sejumlah unit lain, termasuk Sekretariat Jenderal, BPH Migas, Inspektorat Jenderal, BPMA Aceh, Ditjen Penegakan Hukum, serta Sekretariat Dewan Energi Nasional.
