24.4 C
Tulungagung
Friday, September 30, 2022

Siswa SMKN 1 Boyolangu Gelar Aksi Tolak Penarikan Dana Berkedok Sumbangan

TULUNGAGUNG – Ribuan siswa SMKN 1 Boyolangu menyuarakan aksi penolakan terkait penarikan dana dengan dalih sumbangan sekolah. Pada aksi tersebut para siswa juga menuntut pembangunan tempat parkir dua lantai yang sebelumnya sempat dijanjikan pihak sekolah, namun hingga kini belum terealisasi.

Mereka dari kelas X, XI dan XXI, berkumpul halaman sekolah kemarin (5/9). Aksi itu telah direncanakan pada Minggu (4/9), melalui WhatApp (WA) grub per angkatan. Diketahui pada Sabtu (3/9) seluruh wali murid SMKN 1 Boyolangu diberikan surat undangan dengan nomor 005/0790/101.6.12.18/2022.

Saat menghadiri undangan tersebut, seluruh wali murid diminta melakukan pembayaran sumbangan sekolah dengan nominal kelas X sekitar Rp 2.735.000; kelas XI sekitar Rp 1.240.000; dan kelas XII sekitar Rp 1.645.000.

Koordinasi aksi, Nova Alfida mengatakan, dasar aksi dari para siswa SMKN 1 Boyolangu, lantaran ada tarikan sumbangan sekolah disertai nominal. Semestinya sumbangan bersifat suka rela atau seikhlasnya. “Sumbangan itu dari kelas X hampir Rp 3 juta dan itu belum dapat seragam, jadi masih pakai seragam SMP. Yang kelas XI itu sekitar Rp 1 juta lebih dan kelas XII itu sekitar Rp 1,6 juta,” jelasnya.

Lanjut dia, tarikan sumbangan sekolah bukan kali pertama. Tahun-tahun lalu penarikan iuran sekolah dengan dalih sumbangan terjadi dengan alasan uang gedung untuk perawatan, perbaikan dan pemberian fasilitas di ruang kelas. “Dulu kita masuk kelas X disuruh bayar Pak, katanya untuk uang gedung sebesar Rp 1,5 juta. Sekarang kelas kita tidak punya fasilitas, katanya buat uang gedung buat memperbaiki kelas. Tapi setelah kelas X ini masuk, kita malah tidak dapat kelas,” paparnya.

Dia tidak akan membayar sumbangan sekolah, sebab belum ada rincian secara jelas kegunaan uang tersebut. Apalagi mayoritas dari para siswa keberatan jika diharuskan untuk melakukan pembayaran sumbangan sekolah. “Saya tidak mau bayar Pak, tidak ada rincian jelasnya, orang tua saya juga bukan dari orang tua yang mampu. Kalau disuruh bayar Rp 1,6 itu, mohon maaf keberatan sekali,” ucapnya.

Dia mengaku, tetap menuntut meniadakan tarikan dana dengan dalih sumbangan sekolah. Sebab dipastikan memberatkan wali murid dan tidak ada transparansi alokasi anggaran secara jelas. “Orang sekolah negeri kok seperti sekolah swasta, ya kita tidak terima. Orang tua kita itu tidak semuanya orang kaya raya dan anaknya tidak hanya satu saja,” ungkapnya.

Apakah tidak takut menyerukan aksi? Dia menegaskan, apa yang telah dilakukan merupakan hal benar. Didukung dari keluh kesah dari orang tua yang keberatan akan tarikan sumbangan sekolah. “Kalau dituntut pihak sekolah saya tidak takut, apa yang saya lakukan ini benar,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala SMKN 1 Boyolangu Arik Eko Lestari mengatakan, sebelumnya telah mengadakan pertemuan wali murid beserta pihak komite sekolah. Pada pertemuan tersebut merupakan langkah pihak komite dan sekolah untuk menghimpun sumbangan kepada wali murid. “Sebenarnya pada rapat kemarin itu sudah kami jelaskan. Rapatnya itu dihadiri sekitar 800 orang, mungkin informasi yang diberikan tidak efektif,” jelasnya.

Lanjut dia, sebenarnya pihak sekolah telah menegaskan pada pertemuan dengan wali murid, jika yang memberikan sumbangan itu merupakan wali murid yang merasa mampu. Untuk anak yatim dan tidak mampu maka diperbolehkan tidak memberikan sumbangan sekolah. “Tidak ada, bukan harus segini. Kita sudah menyampaikan itu semua waktu dirapat dengan orang tua wali murid,” paparnya.

Disinggung mengenai nominal pada sumbangan sekolah, dia mengaku, itu merupakan rencana dan gambaran sharing yang dibutuhkan sekolah. “Dari APBN itu ada yang harus di sharing-kan, karena memang kondisi yang dibutuhkan untuk mencapai master plan telah disiapkan beberapa tahun itu tidak cukup. Maka kita harus cari sharing dari wali murid,” ungkapnya.

Untuk bantuan operasional sekolah (BOS), masih terdapat poin-poin yang sesuai dengan juknis, sehingga tidak dapat dialokasikan. Dengan adanya aksi dari para siswa, pihak sekolah akan melakukan rapat dengan para komite sekolah dan akan dilanjutkan ke wali murid. “Jadi nanti kelanjutannya bagaimana, masih kami rapatkan dengan komite. Nanti hasilnya setelah rapat,” pungkasnya.

Ketua Komite SMKN 1 Boyolangu Winarto mengatakan, pada tahun sebelumnya ketika sumbangan sekolah memang telah ditentukan nominalnya. Tingkat persentase pembayaran sumbangan hanya sekitar 25 persen hingga 50 persen. “Kalau hitung-hitungan, gampangnya kan begini lo, tetapi di dalam kenyataannya yang bebas itu ada yaitu anak yatim piatu, keluarga prasejahtera atau memiliki anak yang bersekolah di sini ada dua anak. Mereka diberi keringanan,” papar mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tulungagung ini.

Dia mengaku, jika tingkat persentase pembayaran sumbangan bisa mencapai 100 persen, maka bisa mengakomodasi seluruh kegiatan sekolah. Jika nominal dari pembayaran sumbangan dengan tingkat persentase 100 persen tersebut mencapai Rp 1 miliar. “Kalau kelas X, XI dan XII bayar semua, itu sampai miliaran,” tandasnya. (mg2/din)






Reporter: Binti Ayyul Husnaini

TULUNGAGUNG – Ribuan siswa SMKN 1 Boyolangu menyuarakan aksi penolakan terkait penarikan dana dengan dalih sumbangan sekolah. Pada aksi tersebut para siswa juga menuntut pembangunan tempat parkir dua lantai yang sebelumnya sempat dijanjikan pihak sekolah, namun hingga kini belum terealisasi.

Mereka dari kelas X, XI dan XXI, berkumpul halaman sekolah kemarin (5/9). Aksi itu telah direncanakan pada Minggu (4/9), melalui WhatApp (WA) grub per angkatan. Diketahui pada Sabtu (3/9) seluruh wali murid SMKN 1 Boyolangu diberikan surat undangan dengan nomor 005/0790/101.6.12.18/2022.

Saat menghadiri undangan tersebut, seluruh wali murid diminta melakukan pembayaran sumbangan sekolah dengan nominal kelas X sekitar Rp 2.735.000; kelas XI sekitar Rp 1.240.000; dan kelas XII sekitar Rp 1.645.000.

Koordinasi aksi, Nova Alfida mengatakan, dasar aksi dari para siswa SMKN 1 Boyolangu, lantaran ada tarikan sumbangan sekolah disertai nominal. Semestinya sumbangan bersifat suka rela atau seikhlasnya. “Sumbangan itu dari kelas X hampir Rp 3 juta dan itu belum dapat seragam, jadi masih pakai seragam SMP. Yang kelas XI itu sekitar Rp 1 juta lebih dan kelas XII itu sekitar Rp 1,6 juta,” jelasnya.

Lanjut dia, tarikan sumbangan sekolah bukan kali pertama. Tahun-tahun lalu penarikan iuran sekolah dengan dalih sumbangan terjadi dengan alasan uang gedung untuk perawatan, perbaikan dan pemberian fasilitas di ruang kelas. “Dulu kita masuk kelas X disuruh bayar Pak, katanya untuk uang gedung sebesar Rp 1,5 juta. Sekarang kelas kita tidak punya fasilitas, katanya buat uang gedung buat memperbaiki kelas. Tapi setelah kelas X ini masuk, kita malah tidak dapat kelas,” paparnya.

Dia tidak akan membayar sumbangan sekolah, sebab belum ada rincian secara jelas kegunaan uang tersebut. Apalagi mayoritas dari para siswa keberatan jika diharuskan untuk melakukan pembayaran sumbangan sekolah. “Saya tidak mau bayar Pak, tidak ada rincian jelasnya, orang tua saya juga bukan dari orang tua yang mampu. Kalau disuruh bayar Rp 1,6 itu, mohon maaf keberatan sekali,” ucapnya.

Dia mengaku, tetap menuntut meniadakan tarikan dana dengan dalih sumbangan sekolah. Sebab dipastikan memberatkan wali murid dan tidak ada transparansi alokasi anggaran secara jelas. “Orang sekolah negeri kok seperti sekolah swasta, ya kita tidak terima. Orang tua kita itu tidak semuanya orang kaya raya dan anaknya tidak hanya satu saja,” ungkapnya.

Apakah tidak takut menyerukan aksi? Dia menegaskan, apa yang telah dilakukan merupakan hal benar. Didukung dari keluh kesah dari orang tua yang keberatan akan tarikan sumbangan sekolah. “Kalau dituntut pihak sekolah saya tidak takut, apa yang saya lakukan ini benar,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala SMKN 1 Boyolangu Arik Eko Lestari mengatakan, sebelumnya telah mengadakan pertemuan wali murid beserta pihak komite sekolah. Pada pertemuan tersebut merupakan langkah pihak komite dan sekolah untuk menghimpun sumbangan kepada wali murid. “Sebenarnya pada rapat kemarin itu sudah kami jelaskan. Rapatnya itu dihadiri sekitar 800 orang, mungkin informasi yang diberikan tidak efektif,” jelasnya.

Lanjut dia, sebenarnya pihak sekolah telah menegaskan pada pertemuan dengan wali murid, jika yang memberikan sumbangan itu merupakan wali murid yang merasa mampu. Untuk anak yatim dan tidak mampu maka diperbolehkan tidak memberikan sumbangan sekolah. “Tidak ada, bukan harus segini. Kita sudah menyampaikan itu semua waktu dirapat dengan orang tua wali murid,” paparnya.

Disinggung mengenai nominal pada sumbangan sekolah, dia mengaku, itu merupakan rencana dan gambaran sharing yang dibutuhkan sekolah. “Dari APBN itu ada yang harus di sharing-kan, karena memang kondisi yang dibutuhkan untuk mencapai master plan telah disiapkan beberapa tahun itu tidak cukup. Maka kita harus cari sharing dari wali murid,” ungkapnya.

Untuk bantuan operasional sekolah (BOS), masih terdapat poin-poin yang sesuai dengan juknis, sehingga tidak dapat dialokasikan. Dengan adanya aksi dari para siswa, pihak sekolah akan melakukan rapat dengan para komite sekolah dan akan dilanjutkan ke wali murid. “Jadi nanti kelanjutannya bagaimana, masih kami rapatkan dengan komite. Nanti hasilnya setelah rapat,” pungkasnya.

Ketua Komite SMKN 1 Boyolangu Winarto mengatakan, pada tahun sebelumnya ketika sumbangan sekolah memang telah ditentukan nominalnya. Tingkat persentase pembayaran sumbangan hanya sekitar 25 persen hingga 50 persen. “Kalau hitung-hitungan, gampangnya kan begini lo, tetapi di dalam kenyataannya yang bebas itu ada yaitu anak yatim piatu, keluarga prasejahtera atau memiliki anak yang bersekolah di sini ada dua anak. Mereka diberi keringanan,” papar mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tulungagung ini.

Dia mengaku, jika tingkat persentase pembayaran sumbangan bisa mencapai 100 persen, maka bisa mengakomodasi seluruh kegiatan sekolah. Jika nominal dari pembayaran sumbangan dengan tingkat persentase 100 persen tersebut mencapai Rp 1 miliar. “Kalau kelas X, XI dan XII bayar semua, itu sampai miliaran,” tandasnya. (mg2/din)






Reporter: Binti Ayyul Husnaini

Artikel Terkait


Most Read


Artikel Terbaru

/