Banyak Keluhan PPDB Sistem Zonasi, Dewan Akan Panggil Cabdindik

BLITAR KOTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait PPDB SMA sistem zonasi.
Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPRD Kota Blitar Nuhan Eko Wahyudi. Nuhan mengatakan, sistem zonasi yang diterapkan dalam PPDB 2019 dinilai kurang maksimal oleh masyarakat. Jadi, belum semua siswa tertampung di sekolah negeri yang dituju.
Lebih lanjut, sistem zonasi tersebut juga bisa menguntungkan siswa yang terdekat dengan sekolah. Sebab, sistem zonasi tersebut menggunakan jarak. "Jika memang hal tersebut menjadi masalah di masyarakat, itu bisa menjadi bahan kami untuk dibahas bersama dengan pihak terkait," terangnya.
Dia mengungkapkan, berdasarkan keluhan dari masyarakat, sistem zonasi bisa disiasati. Yakni dengan mendekatkan jarak tempat tinggal dengan sekolah yang dituju. "Nanti kita lihat apakah siswa-siswa yang diterima ini benar-benar berada pada zona-zona yang dekat dengan sekolah," ujar politikus PPP itu.
Terkait dengan keluhan dan beberapa masukan dari masyarakat itu, DPRD berencana mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas permasalahan PPDB 2019 sistem zonasi. Salah satunya DPRD akan memanggil Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Provinsi Jatim wilayah Blitar.
Tujuannya, untuk mengetahui bagaimana sistem zonasi itu diterapkan dan dampak di masyarakat dengan penerapan sistem zonasi tersebut. "Apabila dari hasil evaluasi cabang dinas hal itu terjadi, maka bisa menjadi masukan kami untuk mencarikan solusi," ungkap pria ramah ini.
Rencananya, Komisi I DPRD Kota Blitar akan mengundang cabdindik dan seluruh kepala SMA/SMK negeri se-Kota Blitar untuk melakukan dengar pendapat. Tujuannya, dewan ingin mengetahui evaluasi dari PPDB SMA maupun SMK negeri 2019. "Kami jadwalkan Senin (24/6) depan akan hearing dengan cabang dinas," tandasnya.
