
GARUM, Radar Blitar – Serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) hampir dipastikan tidak bisa teralisasi seratus persen. Sebab, dua pekan jelang tutup buku progress-nya kini masih kurang dari 70 persen. Tak pelak, hal ini akan memicu besaran sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2020.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blitar Budi Kusumarjoko mengatakan, masih ada cukup waktu untuk merealisasikan belanja langsung. Menurut dia, gambaran serapan rendah dinasnya saat ini hanya karena faktor administrasi saja. “Jadwal pencairannya memang di akhir tahun, kami tidak mungkin bayarkan kalau kontrak belum selesai,” terangnya.
Budi memastikan, hingga saat ini proses pencairan terus berlangsung. Misalnya saja, terkait penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dinasnya harus menunggu laporan pertanggungjawaban dari lembaga pendidikan untuk melakukan pencairan tersebut. Hal ini juga berlaku untuk anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan. “Dilihat saja, nanti akhir tahun ya, kami masih yakin dinas kami yang paling tinggi serapannya,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, rata-rata kontrak kegiatan yang menggunakan anggaran tersebut sebagian berakhir pada akhir tahun. Sehingga, pihaknya masih maklum jika saat ini persentase serapan masih terus berjalan.
Meski begitu, Budi juga tidak memungkiri jika kemungkinan besar serapan anggaran tidak bisa dilakukan secara maksimal alias 100 persen. Karena sebagian anggaran tersebut akan dicairkan tahun berikutnya. Menurut dia, hal ini dipengaruhi oleh dana transfer dari pusat. “Itu soal sertifikasi tenaga pendidik, tapi ini berlaku nasional ya bukan di Kabupaten Blitar saja,” tegasnya.
Budi menegaskan, di penghujung akhir tahun ini ada kebutuhan sekitar Rp 47 miliar untuk sertifikasi guru. Padahal, dana transfer yang sudah diterima pemerintah daerah dari pusat masih sekitar Rp 41 miliar atau masih kurang Rp 6 miliar. Menyikapi hal tersebut, dinas pendidikan biasanya melalukan pencairan secara bertahap.
Seharusnya, kata Budi, di pengujung tahun ini tenaga pendidikan penerima sertifikasi menerima akumulasi dana serrtifikasi selama tiga bulan. Namun karena anggaran tidak mencukupi, maka sementara diberikan jatah untuk dua bulan saja. Sedangkan kekurangannya akan dicairkan pada tahun berikutnya sembari menunggu realisasi dana transfer dari pusat. “Jika dicairkan dua bulan, kebutuhannya sekitar Rp 34 miliar, masih ada sisa yang nanti masuk menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun 2020,” tuturnya. (*)



