
GARUM, Radar Blitar – Ada sekitar 28 lembaga sekolah menengah pertama (SMP) yang mendapat jatah rehabilitasi atau perbaikan di Kabupaten Blitar. Anggaran Rp 11 miliar digunakan untuk memperbaiki puluhan sekolah tersebut. Ruangan kelas serta kamar mandi menjadi fokus utama dalam perbaikan sekolah.
Hal itu disampaikan Kasi Kelembagaan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Blitar Maryadi.
Dia mengatakan, perbaikan pada gedung sekolah merupakan program tahunan yang dilakukan setiap tahun. Tahun ini, ada 28 lembaga sekolah dapat jatah perbaikan. "Tahun ini tetap ada program rehab sekolah, karena memang program tahunan. Namun, untuk tahun ini ada 28 SMP direhab," tuturnya saat dikonfirmasi, kemarin (21/12).
Berdasarkan data dari Dispendik Kabupaten Blitar ada 48 lembaga SMP negeri di Kabupaten Blitar. Sedangkan, yang dapat jatah rehab 28 lembaga. Jumlah tersebut lebih sedikit atau mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun lalu mencapai 34 lembaga dapat jatah rehab.
Maryadi menyebutkan, anggaran dana yang digunakan rehab puluhan sekolah tersebut merupakan anggaran gabungan dari dana alokasi khusus (DAK) sekitar Rp 4 miliar dan dana alokasi umum (DAU) sekitar Rp 7 miliar. "Jumlah anggarannya sekitar Rp 11 miliar untuk rehab 28 sekolah. Itu dananya dari DAK dan DAU. Jumlah dana tersebut turun dari target kita sekitar Rp 14 miliar, karena adanya pemangkasan anggaran untuk penanggulangan Covid-19," jelasnya.
Menurut dia, masing-masing dari puluhan lembaga tersebut tidak mendapat jatah dana yang sama. Pasalnya, pemberian dana perbaikan atau rehab disesuaikan dengan kondisi lembaga. Sehingga, pihaknya menyesuaikan dengan skala prioritas atau akan diutamakan pada sekolah dengan kondisi rawan. Kemudian, akan segera dilakukan perbaikan. "Kalau untuk jumlah dananya tidak pasti setiap sekolah, yang jelas kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisinya. Tapi prioritas utamanya itu ruang kelas dan kamar mandi. Sebagian juga ada penambahan fasilitas penunjang pencegahan Covid-19 di sekolah," terangnya.
Di samping itu, Maryadi mengatakan, kendati tahap pengerjaan rehabilitasi telah selesai dilakukan, ada masih ada kendala dalam proses revitalisasi pada beberapa lembaga. Khususnya pada pengerjaan revitalisasi lanjutan di SMPN 1 Kanigoro. Selain itu, sejumlah lembaga sekolah yang mengajukan pembangunan ruang usaha kesehatan siswa (UKS) juga belum dapat terpenuhi.
"Tahun ini masih ada beberapa kendala, termasuk revitalisasi lanjutan SMPN 1 Kanigoro yang masuk tata wilayah kota. Itu belum bisa dilakukan karena terdampak pandemi. Kemudian pengajuan sejumlah UKS juga belum bisa dipenuhi, karena tidak mendapat persetujuan dari pusat," katanya. (*)
