
KADEMANGAN, Radar Blitar – Pembelajaran tatap muka (PTM) yang rencananya dilaksanakan di semester genap 2020/2021membuat sebagian tenaga pendidik dilematis. Dengan PTM, kegiatan belajar memang lebih efektif. Namun, penerapan protokoler kesehatan (prokes) jelas tidak mudah untuk dilaksanakan oleh anak atau perserta didik.
Kordinator Perhimpunan untuk Pendidik dan Guru (P2G) Kabupaten Blitar Sriharyati mengatakan, pendidikan menjadi salah satu pusat perhatian di akhir tahun ini. Sebab, recananya awal tahun 2021 nanti kegiatan PTM mulai bisa dilaksanakan. “Berulang kali kami komunikasi virtual dengan para stakeholder bidang pendidikan. Dan memang kalau mbahas soal pendidikan ini sangat panjang,” katanya.
Menurut dia, kebijakan untuk kembali membuka PTM sudah di tunggu-tunggu. Tidak hanya masyarakat atau para orang tua namun juga tenaga pengajar alias guru.
Selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) berlangsung, kata dia, ada beban moral yang ditanggung oleh guru. Mengajar dari rumah bukan aktivtas yang menyenangkan. Sebaliknya, seringkali membuat tenaga pendidik dua kali kerja. Lantaran sebagian murid tidak bisa menyerap informasi atau pelajaran yang diajarkan melalui pembelajaran dalam jaringan ini. “Logika sederhananya, kalau dengan pertemuan saja kadang masih ada yang tidak paham apalagi hanya lewat telepon,” katanya.
Akibatnya, tenaga pendidik harus meluangkan waktu untuk home visit alias mendatangi murid untuk memberikan pendalaman materi pelajaran. Hal ini jelas berbeda ketika pembelajaran dilaksanakan melalui tatap muka langsung. Karena tenaga pendidik bisa melihat bagaimana siswa menyerap informasi yang diberikan. “PTM itu sagat ditunggu-tunggu,” katanya.
Namun dibalik semangat menyambut PTM ini ada hal yang masih mengganjal di hati tenaga pendidik. Yakni kondisi penyebaran virus korona yang kini terus mengalami kenaikan. Tidak hanya di kabupaten tapi hampir merata di daerah-daerah lain.
Menurut dia, hal ini harus menjadi perhatian banyak orang yang senang dengan PTM. Sebab, karakter anak berbeda dengan orang dewasa. “Mereka baru saja masuk sekolah, sangat lama tidak bertemu dengan teman-teman di sekolahan. Saya khawatir tenaga pendidik kewalahan mengendalikan mereka untuk menerapkan protokoler kesehatan,” katanya.
Kluster sekolah menjadi momok yang kini menghantui tenga pendidik. Sudah ada beberapa contoh dimana ditemukan penyebaran virus bersamaan dengan pendidikan tatap muka. “Jadi kalau memang dilematis. Ini harus dipersiapkan benar-benar, dinas harus memberikan pengawasan ekstra kepada lembaga yang berencana menggelar PTM,” harapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Blitar Budi Kusumarjoko mengatakan, pemerintah daerah mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Sebagaiam surat keputusan bersama empat menteri terbaru, zonasi penyebaran virus tidak lagi menjadi acuan untuk melaksanakan PTM. “Sekarang tergantung pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah memberikan kewenangan itu kepada lembaga pendidikan. Mereka yang hendak menggelar PTM bisa mengajukan,” katanya.
Budi mengaku akan melakukan monitoring sebelum memberikan izin kepada sekolah yang hendak menggelar PTM ini. Utamnya kesiapan sarana prasarana untuk menerapkan prokes. “Nanti ada tim minimal pengawas pendidikan yang melakukan evaluasi di sekolah,” ucapnya. (*)
