
GARUM, Radar Blitar- Sebanyak 217 lembaga pendidikan tingkat SD dan SMP di Bumi Penataran belum miliki “nahkoda” (kepala sekolah) baru. Masa pensiun yang hampir bersamaan, menjadi penyebab kekosongan jabatan tersebut. Dampaknya, tak sedikit yang harus merangkap jabatan.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Blitar Budi Kusumarjaka, melalui Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan Haris mengatakan, kekosongan posisi kepala sekolah (kasek) memang selalu terjadi beberapa tahun terakhir. Jumlahnya cenderung meningkat dibanding sebelumnya. Itu tak hanya terjadi di tingkat SD. Jenjang SMP juga mengalami hal serupa.
"Paling banyak posisi kasek yang kosong itu di tingkat SD. Karena memang lembaga kami banyak. Ada sekitar 637 lembaga. Sedangkan jumlah kasek yang kosong itu sekitar dua ratus lebih," ujarnya kemarin (15/2).
Data dari Dispendik Kabupaten Blitar, ada sekitar 217 kursi kosong dalam posisi kasek, pada tingkat SD dan SMP. Rinciannya, kekosongan kasek SD sebanyak 214 orang. Sedangkan, tiga kursi lain di tingkat SMP.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekosongan tersebut. Termasuk banyak kasek yang akan pensiun. Selain itu, pelaksanaan seleksi serta diklat calon kasek yang sempat tertunda akibat minimnya anggaran. Dampaknya, hanya beberapa orang yang diberangkatkan untuk diklat. "Yang jelas karena banyak yang pensiun,” katanya.
“Kemudian untuk diklatnya itu juga harusnya bisa banyak calon kasek sekaligus, tapi karena anggarannya minim, jadi tahun kemarin hanya beberapa yang diberangkatkan diklat," imbuhnya.
Menurut dia, hingga kini sudah ada sekitar 80 calon kasek yang telah mendapat materi diklat 2020 lalu. Namun, mereka belum dapat menempati posisi tersebut. Sebab, belum melewati proses pelantikan secara resmi. Jika tak ada aral melintang, tahun ini ditarget sekitar 30 calon kasek yang didiklat. Ditambah 50 calon kasek yang akan diseleksi.
Untuk memenuhi kekosongan jabatan, sementara ada beberapa beberapa kasek yang merangkap. Artinya, ada satu kasek yang harus memimpin dua hingga tiga lembaga pendidikan sekaligus. Itu dilakukan karena setiap lembaga pendidikan harus memiliki kasek. Namun, lembaga pendidikan yang dirangkap itu haruslah yang berdekatan. Contohnya di kawasan Wonotirto dan Gandusari. "Tidak bisa diganti dengan Plt (pelaksana tugas, Red). Jadi ada beberapa kasek yang harus merangkap jabatan,” katanya. (*)
