
SANANWETAN, Radar Blitar - Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Blitar bakal melakukan evaluasi terkait permasalahan kurangnya pagu siswa pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SD tahun ini. Hal itu dilakukan terkait pemenuhan rombongan belajar (rombel) serta efektivitas pembelajaran. Untuk sementara, penyebab kurangnya pagu adalah minimnya jumlah pendaftar.
Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan Dasar Dispendik Kota Blitar Didit Rahman Hidayat mengatakan, permasalahan terkait kurangnya pagu siswa di lembaga SD memang terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Namun, kekurangan pagu siswa paling banyak terjadi tahun ini. Untuk itu, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait permasalahan tersebut.
"Akan ada evaluasi untuk permasalahan kurang pagu itu. Tapi memang sejak beberapa tahun lalu ada masalah kurang pagu untuk di jenjang SD," ujarnya.
Menurut dia, evaluasi bakal dilakukan untuk melihat langkah apa yang diperlukan mengenai tindak lanjut kekurangan pagu ini. Termasuk pemecahan masalah dan solusi terkait pemenuhan pagu dan rombel. Selain itu, efektivitas pembelajaran dengan sedikit siswa juga akan dievaluasi.
"Sebenarnya, meskipun dalam satu rombel itu hanya ada tiga siswa ya, tetap bisa ada pembelajaran sesuai dengan aturannya Kemendikbud. Tapi untuk keputusan jelasnya baru bisa disampaikan setelah evaluasi bersama," terangnya.
Ditanyai terkait regrouping atau penggabungan sekolah, pria berkacamata itu menegaskan, belum ada wacana terkait hal tersebut tahun ini. Sebab, pemenuhan aturan maupun regulasi regrouping tidak mudah dan harus mempertimbangkan banyak hal.
"Belum ada kalau ke situ (wacana regrouping, Red), banyak yang harus dipertimbangkan," akunya.
Didit menyebutkan, kekurangan pagu siswa terjadi akibat minimnya jumlah calon siswa yang melakukan pendaftaran. Hal itu dapat terjadi karena jumlah lulusan pada jenjang TK, tidak sebanding dengan banyaknya jumlah pagu penerimaan di jenjang SD. Sehingga sejumlah SD mengalami kekurangan pendaftar.
"Kurang pendaftar itu terjadi karena memang jumlah lulusan di TK itu sedikit. Jadi lebih banyak pagu SD dibandingkan jumlah lulusan TK," jelasnya.
Dia menegaskan, pihaknya juga telah melakukan pendataan terkait jumlah lulusan TK sebelum pelaksanaan PPDB tahun ini. Namun, pendataan tersebut dinilai belum maksimal. Sehingga masih terjadi permasalahan terkait kekurangan pagu dan pemerataan pendaftar. "Sebenarnya untuk antisipasi kekurangan pagu itu kemarin kami sudah lakukan pendataan, tapi kurang maksimal," pungkasnya.
Seperti yang diketahui, sebanyak 32 lembaga SD di Kota Blitar belum memenuhi pagu pada PPDB tahun ajaran 2021/2022. Terdiri dari 18 lembaga mengalami kekurangan siswa di bawah 10 siswa dan 14 lembaga sisanya mengalami kekurangan di atas 10 siswa. (*)
