Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dua Sekolah Belum Penuhi Kuota

C
Penulis: Choirurrozaq❯
dua-sekolah-belum-penuhi-kuota
dua-sekolah-belum-penuhi-kuota

KEPANJENKIDUL, Radar Blitar – Madrasah Aliyah (MA) di Kota Blitar juga mulai menggelar penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022. Namun, dari tiga sekolah yang ada di Kota Blitar, baru satu sekolah yang telah memenuhi pagu penerimaan siswa.


Sementara dua sekolah lainnya belum memenuhi kuota siswa yang ditetapkan. Diduga kondisi pandemi Covid-19 membuat minat siswa menurun.


Pihak Kementerian Agama (Kemenag) Kota Blitar mengaku adanya kendala dalam proses penjaringan siswa madrasah. Yaitu turunnya minat masyarakat untuk mendaftar di madrasah akibat pandemi Covid-19.


"Kendalanya ada pada minat masyarakat untuk mendaftarkan putra-putrinya ke madrasah. Jadi, sebagian besar orang tua masih ada yang khawatir dan mepertimbangkan betul sebelum memutuskan untuk mendaftarkan putra-putrinya ke madrasah," kata Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Madrasah (Penma) Kemenag Kota Blitar Kanzul Fathon.


Buktinya, tegas Kanzul, dari tiga MA di wilayah kota, baru satu sekolah yang sudah memenuhi kuota PPDB pada bulan pertama dibukanya pendaftaran. Sedangkan, dua MA lain belum memenuhi kuota PPDB akibat turunnya jumlah pendaftar. "Di kota ada tiga MA yang dibawah naungan Kemenag. Nah, satu sekolah yang sudah memenuhi kuota itu MA negeri dan dua lainnya MA swasta," ujarnya.


Kendati tak merinci jumlah kuota yang dimaksud, Kanzul memastikan, proses pelaksanaan PPDB MA di wilayah kota sama dengan proses pelaksanaan PPDB MA di wilayah kabupaten. Sebab, ini merupakan instruksi langsung dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag RI. "Mekanismenya sama. Karena ini kan ketentuan langsung dari Dirjen Pendis Kemenag RI," tegasnya.


Maka, kuota peserta didik yang dimaksud kurang lebih berjumlah sekitar 10 rombongan belajar (rombel). Di dalam setiap rombel terdiri dari 32 hingga 34 siswa. Namun, hal itu dapat berubah apabila ada kebijakan khusus dari pengurus lembaga. Termasuk kebijakan untuk menambah jumlah kelas dengan sepengetahuan pihak Kemenag tentunya.


"Memang ketentuannya sudah diatur dalam instruksi Dirjen Pendis. Seperti waktu pelaksanaan hingga mekanismenya. Tapi, ada beberapa hal teknis yang dapat diatur sendiri oleh masing-masing lembaga karena ini kan menyangkut kesiapan di setiap lembaga itu tidak sama," jelasnya.


Untuk itu, dia menegaskan kepada seluruh pengurus lembaga MA untuk segera memastikan pemenuhan kuota PPDB tahun ajaran 2021/2022. Lalu dia meminta agar pihak lembaga juga memastikan pelaksanaan PPDB harus disesuaikan dengan protokol kesehatan (prokes). Seperti mengurangi pertemuan fisik dan lebih memaksimalkan pendaftaran dengan cara daring. "Hal ini penting untuk dilakukan agar para orang tua tidak merasa khawatir," pungkasnya. (*)


Advertisement
Advertisement
Editor : Choirurrozaq

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer