
KOTA, Radar Trenggalek - Pengelola madrasah diniyah (madin) dituntut berpikir keras dan memaksimalkan keuangan internal. Alasannya, Pemkab Trenggalek memangkas anggaran bantuan operasional siswa (BOS) madrasah diniyah (madin) hingga ke akar-akarnya. Anggaran sebesar Rp 1 miliar yang semula untuk pemenuhan kebutuhan pengembangan wawasan agama Islam kepada siswa-siswi pun berujung ditunda. Tentunya ini bisa berpengaruh pada kegiatan yang mendukung aktivitas madin bersangkutan.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Trenggalek Totok Rudijanto mengungkapkan, refocusing anggaran yang terjadi di disdikpora mencapai Rp 29 miliar (M). Program-program yang tak termasuk prioritas yang mendesak, menjadi kriteria yang di-refocusing. Menurutnya, bukan hanya dana BOS madin saja yang terdampak. Melainkan perjalanan dinas, pakaian dinas, honor pegawai, dan sebagainya. "Kami anggarkan Rp 1 M, tapi kami tunda dulu itu," ungkapnya.
Totok mengaku pembahasan refocusing anggaran lalu juga melibatkan lintas organisasi pemerintah daerah (OPD), termasuk badan keuangan daerah (bakeuda). Dalam pertimbangan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), kata dia, anggaran yang tidak menjadi prioritas mendesak, maka akan terkena refocusing. Untuk dialihkan ke penanganan bidang kesehatan Covid-19. "Sebenarnya kami pun mempertahankan. Tapi karena kami harus mendukung penanganan Covid-19, maka kami hilangkan dulu. Bahkan, anggaran pembangunan fisik kami juga habis kok yang Rp 9 M," jelasnya.
Namun, anggaran untuk BOS madin kemungkinan dapat dikembalikan lagi saat perubahan anggaran keuangan (PAK) nanti. "Nanti kami kembalikan saat PAK," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek Mugianto membenarkan, dana BOS madin sudah sudah memiliki pos tersendiri, berujung ditunda pascarefocusing anggaran lalu. Meski begitu, pihaknya berharap agar angka Covid-19 di Kabupaten Trenggalek menurun dalam beberapa bulan ke depan agar anggaran yang terparkir dalam biaya tak terduga (BTT) dapat dikembalikan. "Oleh sebab itu, kami juga melihat perkembangan Covid-19. Ketika turun, maka disdikpora bisa mengembalikan sebagian anggaran. Biar pun tidak semuanya, mungkin bisa Rp 5 M. Tapi itu sudah sangat membantu," ungkapnya. (*)
