
KOTA, Radar Trenggalek - Dasar hukum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Bumi Menak Sopal ternyata belum kelar 100 persen. Pasalnya, hingga akhir Mei, peraturan bupati (perbup) terkait PPDB sebagai dasar hukum belum juga terbit.
Alasannya, sementara ini perbup tersebut masih dalam bentuk draf sehingga belum bisa dilaksanakan. Sebab, perlu evaluasi dari gubernur untuk menyempurnakan draf tersebut agar bisa langsung dilaksanakan pada penerapan PPDB. "Jika tahun lalu tidak masalah, pedoman PPDB hanya berdasarkan surat keputusan (SK) kepala dinas, tahun ini berbeda. Harus ada perbup yang mengatur. Makanya perlu ada evaluasi dari gubernur," ungkap Kepala Disdikpora Trenggalek Totok Rudijanto.
Dia melanjutkan, sebenarnya terkait proses PPDB, disdikpora telah mengambil langkah awal membuat SK kepala dinas sebagai pedoman. Namun ketika tahap finalisasi SK tersebut, pada akhir Maret lalu muncul surat edaran (SE) menteri dalam negeri (mendagri) yang mengatur petunjuk teknis PPDB harus dibuat perbup dengan melibatkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil). Selain itu, juga muncul Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, yang diteruskan dengan SE Mendikbud Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2021/2021. "Dari situ, ketika pembahasan sudah dalam tahap finalisasi, kami harus mulai menyusun draf dari awal dengan rapat berbagai sektor. Sebab, dalam pelaksanaan ada hal yang baru sehingga lintas OPD harus terlibat," katanya.
Dari rapat pembahasan lintas sektor seperti dengan dispendukcapil, asisten I, bakeuda, bagian hukum, dan sebagainya. Dari pembahasan tersebut akhirnya sekitar dua minggu lalu draf sudah final dan disetorkan ke pemprov untuk tahap evaluasi di Biro Hukum Pemprov Jatim, sebelum diserahkan ke gubernur. Diharapkan dalam waktu dekat ini evaluasi telah selesai sehingga pelaksanaan PPDB bisa dilakukan sesuai jadwal."Untuk pelaksanaan tetap kami akan buka empat jalur, yaitu afirmasi, prestasi, perpindahan orang tua, dan zonasi," jelas Totok. (*)
