
KOTA, Radar Tulungagung – Ragam skenario untuk pembukaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas terus dipersiapkan oleh pemerintah. Salah satunya dengan mempertimbangkan status zona wilayah yang ada di daerah masing-masing. Sebab, sesuai arahan dari Satgas Penanganan Covid-19, hanya wilayah berzona oranye dan hijau saja yang dapat melakukan PTM terbatas.
Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengaku, pihaknya enggan terburu-buru untuk mengambil kebijakan. Terlebih kini terdapat berbagai varian virus yang harus tetap diwaspadai. Untuk itu, pihaknya meminta dinas terkait untuk menyiapkan role mode yang dapat menjadi panduan pelaksanaan PTM terbatas. “Untuk PTM terbatas, kami tidak mau gegabah. Harus benar-benar disiapkan dulu sebelum dibuka,” jelasnya.
Maryoto melanjutkan, skenario yang disiapkan untuk PTM terbatas mengacu pada PPKM mikro. Jika daerah tersebut berstatus zona hijau, dapat membuka sekolah hingga 75 persen dari kapasitas. Sementara untuk zona kuning, sebanyak 50 persen dari kapasitas sekolah. Zona oranye sekitar 25 persen dari kapasitas sekolah. Sementara untuk wilayah berstatus zona merah, pembelajaran dilakukan berbasis online atau daring. “Nanti akan disesuaikan dengan kondisi wilayah setiap sekolah. Jika terlalu rawan ya sebaiknya tetap daring,” terangnya.
Selain melakukan pembatasan jumlah siswa yang datang ke sekolah, mantan sekda Tulungagung ini juga mengimbau terkait frekuensi siswa datang ke sekolah. Sebab, dilakukan dengan sistem sif atau gantian. Satu siswa dapat datang ke sekolah hanya dua kali dalam satu minggu. “Pemberlakuan sistem sif itu harus. Jadi ada yang tetap PJJ (pembelajaran jarak jauh), ada yang bertatap muka terbatas,” imbuhnya.
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dispendikpora) Kabupaten Tulungagung Hariyo Dewanto Wicaksono, melalui Kabid Pembinaan SMP Saifudin Zuhri mengatakan, pihaknya meminta setiap sekolah untuk menyiapkan skenario jika PTM resmi digelar Juli mendatang. Skenario ini meliputi kurikulum yang diterapkan di sekolah hingga regulasi pembelajaran dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan (prokes). “Ini sesuai dengan instruksi dari kementerian. Ada perubahan pada kurikulum, menyikapi pandemi Covid-19 ini,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa Udin ini melanjutkan, nantinya skenario PTM ini bersifat terbatas. Artinya, tidak seluruh siswa mengikuti pembelajaran di sekolah. Namun hanya 25 hingga 50 persen dari kapasitas sekolah. Ini disesuaikan kondisi Covid-19 di setiap wilayah. “Karena sekarang ada PPKM mikro, sekolah dapat menyesuaikan dengan kondisi di desa/kecamatan masing-masing. Yang pasti, dalam satu kelas maksimal 18-20 siswa saja,” terangnya.
Selain pengaturan kapasitas, Udin menegaskan agar pihak sekolah mulai melakukan pengecekan ketersediaan fasilitas pendukung prokes. Seperti wastafel untuk cuci tangan, pengecekan suhu tubuh siswa, hingga pengaturan tempat duduk. Selain sarana prasarana (sarpras) yang harus sesuai, pihak sekolah diharapkan dapat berintegrasi langsung dengan puskesmas-puskesmas terdekat. Ini sebagai bentuk preventif jika terjadi suatu keadaan darurat.
Sementara itu, ditemui di sela-sela peninjauan sekolah, Ketua Satgas SMPN 2 Campurdarat, Abdul Qolik mengatakan, pihaknya sudah mulai melakukan berbagai persiapan untuk PTM terbatas. Seperti pemasangan rambu-rambu petunjuk dan informasi di area sekolah hingga penambahan wastafel untuk cuci tangan. “Inyaallah kami siap 100 persen. Sarpras sudah kami lengkapi dan terus kami lakukan pembenahan,” jelasnya.
Qolik melanjutkan, nantinya konsep yang diterapkan ketika pelaksanaan PTM adalah dengan ganjil genap. Siswa masuk ke sekolah secara bergantian sesuai nomor presensi. Pihaknya tetap melakukan PJJ bagi siswa yang sedang mendapatkan giliran belajar di rumah. Untuk rentang waktu juga terbatas. Siswa mulai masuk sekolah sekitar pukul 07.30 dan pukul 12.00 diwajibkan meninggalkan area sekolah. “Tidak ada waktu istirahat dan kegiatan di luar. Hanya pembelajaran di kelas. Selesai, langsung meninggalkan sekolah,” urainya.
Pria yang juga menjabat sebagai waka sarpras SMPN 2 Campurdarat ini mengatakan, pihaknya akan membuat semacam angket bagi wali murid. Angket ini nantinya berisi izin dari orang tua. Apakah orang tua mengizinkan anaknya belajar di sekolah atau tidak. Tidak ada paksaan dari pihak sekolah. “Kami memberi kebebasan dan fasilitas. Semoga saja pembelajaran seperti ini dapat membuat wali murid percaya pada sekolah,” tandasnya. (*)
